Pemangkasan Anggaran Mutu Pendidikan Dikorbankan

SUARA PEMBARUAN DAILY
[JAKARTA] Pemerintah dinilai tidak memiliki niat baik terhadap kualitas
pendidikan nasional. Pemangkasan anggaran di sektor pendidikan merupakan
pelanggaran terhadap UUD 1945 dan UU No 23/2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional mengakibatkan mutu pendidikan terombang-ambing.

“Pemerintah seharusnya tidak boleh mengorbankan anggaran pendidikan.
Komisi X DPR menyayangkan pemotongan anggaran di sektor pendidikan. Kita
khawatir, ada imbas pada wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun,”
kata anggota Komisi X DPR Cyprianus Aoer, dalam diskusi bertajuk
“Membedah Perspektif Pembiayaan Pendidikan”, di Jakarta, Kamis (17/4)
yang dihadiri Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional (Sekjen
Depdiknas) Dodi Nandika, dan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi
(Dikmenti) DKI Jakarta Margani Mustar.

Cyprianus mengatakan, anggaran pendidikan tidak bisa digiring ke ranah
politik dan tidak perlu lagi menjadi diskusi karena sudah ada dalam UUD
1945 dan UU Sisdiknas. Dia mengemukakan, paradigma pemerintah dalam
pendidikan sudah banyak melenceng. Di antaranya, lahirnya Perpres No
77/2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang
Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Cyprianus menyarankan agar anggaran pendidikan yang saat ini ada, perlu
dilakukan perbaikan manajerial. Sehingga penggunaan anggaran pun dapat
optimal untuk kepentingan pendidikan rakyat miskin dan kemakmuran
rakyat. Artinya, katanya, optimalisasi harus disertai dengan kesadaran
untuk mengubah nasib rakyat.

*Butuh Dana Besar*

Sementara itu, Sekjen Depdiknas Dodi Nandika mengatakan, untuk
menggratiskan biaya pendidikan dasar sembilan tahun dibutuhkan dana Rp
11,55 triliun. Dana sebanyak itu diperlukan untuk menambah biaya bantuan
operasional sekolah (BOS) di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah
pertama.

Selama ini, terangnya, pemerintah menetapkan besaran BOS untuk
SD/madrasah ibtidaiyah sederajat sebesar Rp 254.000 per siswa per tahun.
Sedangkan untuk tingkat SMP/sederajat sebesar Rp 354.000 per siswa per
tahun. Jumlah siswa SD/sederajat saat ini 30.004.171 orang, jika
dikalikan dengan nilai BOS SD, total dana yang digunakan adalah Rp 8,12
triliun.

Jumlah siswa SMP/sederajat saat ini 11.840.030 orang, jika dikalikan
dengan nilai BOS, total dana yang digunakan adalah Rp 4,46 triliun.
“Dana BOS SD harus ditambahkan menjadi Rp 14,06 triliun, dan BOS SMP
menjadi Rp 10,07 triliun,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s