UN Memboroskan Anggaran Pendidikan

SUARA PEMBARUAN DAILY

UN Memboroskan Anggaran Pendidikan

SP/.Ruht Semiono

Sejumlah pelajar mengerjakan soal dalam uji coba ujian nasional (UN) di
SMAN 63, Jakarta Selatan, Kamis(10/4). Kegiatan ini adalah simulasi UN
2008, dengan enam mata pelajaran.

[JAKARTA] Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) menilai, tetap
digelarnya ujian nasional 2008 yang menelan biaya sampai Rp 572,8
miliar, selain bertentangan dengan filsafat pendidikan yang melandasi
Undang-Undang (UU) 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Sisdiknas) sebagai turunan dari UUD 1945, juga merupakan bentuk
pemborosan anggaran pendidikan. Karena itu, kebijakan menjadikan UN
dengan biaya mahal, perlu ditinjau, bahkan dicabut.

Hal itu dikatakan, Ketua ISPI Soedijarto kepada /SP/ di Jakarta, Rabu
(9/4) menanggapi besar- nya biaya UN 2008. Menurut Soedijarto, sebaiknya
alokasi dana penyelenggaraan UN yang mencapai Rp 572 miliar dialihkan
untuk pemerataan memperoleh pendidikan.

“Lagi pula, dalam UU Sisdiknas telah dibedakan antara evaluasi dengan
ujian. Evaluasi dalam Pasal 58 ayat (1) UU Sisdiknas ditetapkan untuk
dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan
hasil peserta didik secara berkesinambungan.

Ujian menurut UU itu dilakukan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi
dan bukan oleh pemerintah pusat,” ujar Soedijarto.

Senada dengan itu, Solidaritas Guru Madani Jakarta, Emmy Supartini
menilai, UN merupakan bentuk pemborosan anggaran pendidikan. Seharusnya
dana sebesar itu dapat digunakan untuk memperluas akses masyarakat
marginal dan siswa putus sekolah untuk mendapat layanan pendidikan
secara memadai.

“Kami menilai UN harus dievaluasi. Guna mengetahui standar dan
peningkatan mutu, tidak harus dengan pola UN. Cukup dilakukan metode tes
secara acak atau dengan alat ukur lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan
terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan
setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang
terakreditasi.

ISPI berpandangan bahwa UN untuk SMP dan SMA sebaiknya hanya dijadikan
alat penyaring bagi mereka yang akan meneruskan ke jenjang pendidikan
yang lebih tinggi dengan ketentuan kelulusannya minimal dengan nilai 6
untuk setiap mata ujian dalam skala 1-10.

*Ujian Kesetaraan*

Sementara itu, siswa tidak lulus UN di sekolah reguler akan diberikan
kesempatan untuk mengikuti UN Pendidikan Kesetaraan. UN Pendidikan
Kesetaraan itu meliputi Paket A (untuk SD dan sederajat), Paket B (SMP
dan sederajat) dan Paket C (SMA dan sederajat).

“Jika masih saja tidak lulus, maka para siswa bisa mengulang UN di
sekolahnya pada tahun yang akan datang,” ujar Kepala Pusat Penelitian
dan Pendidikan (Puspendik) Burhanuddin Tolla. Mengenai jadwalnya,
Burhanuddin belum menyebutkan, namun dari sisi pelaksanaan, tetap
nantinya UN Pendidikan Kesetaraan akan dibagi menjadi dua tahap, yang
keduanya dapat diikuti siswa yang tidak lulus UN.

Dari sisi anggaran, ujar Burhanuddin, Depdiknas telah menganggarkan Rp
102,6 miliar untuk sosialisasi dan pelaksanaan UN Pendidikan Kesetaraan,
yang terdiri dari tahap pertama sebesar Rp 60,6 miliar, dan tahap kedua
sebesar Rp 42 miliar.

*Papua*

Terkait dengan itu, dari Papua dilaporkan, pelaksanaan UN untuk tingkat
SMA/SMK/sederajat di daerah ini akan dimulai Selasa (22/4) selama dua
hari. Sementara untuk SMP akan dimulai tanggal 5-8 Mei, sedangkan ujian
akhir sekolah berstandar nasional (UASBN) untuk SD dilaksanakan pada
tanggal 13-15 Mei.

Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua
yang juga Ketua Panitia UN Provinsi Papua, Paul Y Indubri, saat
dihubungi /SP/, Selasa (9/4).

Dia mengingatkan agar orangtua di daerah itu mempersiapkan anak-anaknya
menjelang UN tersebut, apalagi lagi pada tahun ajaran ini standar
kelulusan siswa mencapai 5,25, angka ini lebih tinggi dari standar
kelulusan 2007 yang hanya 4,25.

Provinsi Jawa Tengah sendiri menargetkan dapat mencapai angka kelulusan
95 persen pada ujian nasional (UN) tingkat SMP dan SMA sederajat tahun
ini. Tahun lalu, angka kelulusan hanya 90,93 persen. Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Kunto Nugroho, kepada /SP
/Kamis (10/4), mengaku optimistis angka tersebut dapat tercapai, kendati
standar nilai kelulusan tahun ini meningkat dari tahun lalu, yakni dari
nilai minimal dari 5,00 menjadi 5,25.

Dia mengakui, hasil uji coba UN di sejumlah sekolah masih belum
memberikan hasil yang memuaskan. Ia mencontohkan hasil UN mata pelajaran
(mapel) IPA di Kota Semarang. Dari 12.000 an siswa peserta uji coba,
hampir 70 persennya tidak mampu menembus standar kelulusan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s