Menurut Pak Anwar Nasution (ketua BPK dan mantan DG Senior BI), BI adalah sarang penyamun. Saya tidak kenal dekat dengan beliau, hanya pernah mengikuti kuliah ekonomi moneter (3 SKS). Beliau terkenal kalau ngajar suka ngomong blak-blakan yang bikin merah telinga pemerintah waktu itu dan kalau ngajar suka mempermalukan mahasiswa mediocre seperti saya ini….Di kelas ekonomi moneter lainnya, dosennya adalah wanita yang cat rambutnya selalu jadi bahan tebakan mahasiswa karena bisa merah, pirang, kuning bahkan hijau….Dia adalah Miranda Swaray Goeltom yang oleh mahasiswa sering dijadikan objek bisik-bisik tentang….( gak enaklah masalh pribadi soalnya)

Waktu beliau bilang BI sarang penyamun, saya agak skeptis tapi sekarang pelan-pelan mulai percaya…Tadinya yang saya pikir sarang penjahat cuma DPR, Kejaksaan, Pemda, Kehakiman, Polri, Pajak, Bea Cukai…Tapi ternyata sekarang BI juga penyamun…Buktinya ada aliran dana dari YPPI untuk DPR…Terlepas apapun motifnya, namun terbukti aliran dana ini ada…Ya jelas saja BI tidak mau dipimpin oleh orang luar, karena nanti kenikmatan jadi penyamun terganggu…

Apakah Agus Marto kurang cerdas dalam ekonomi moneter…Please be fair….Kalau diibaratkan pemain, Agus itu pemain yang jagoan…Dan sangat mudah sebagai mantan pemain menjadi wasit (Gubernur BI)….Dengan rentetan perjalanan karirnya yang panjang dan hebat, jelas dia bukan orang sembarangan. ..Begitu juga Raden, coba lihat track record karir dan pendidikannya. ..Pasti Raden bukan orang buduh….Keduanya mumpuni meski memang kelas Agus lebih tinggi…Mestinya Agus jadi Gubernur dan Raden jadi Deputi Senior…

Satu lagi yang membuktikan BI sarang penyamun adalah gagalnya Doddy Virgianto (salah satu Direksi BNI) dalam fit & proper di BI…Saya tidak kenal sama sekali dengan Doddy ini, tapi disana disebutkan bahwa dia adalah mantan Kepala Divisi BNI, sebelumnya di Danamon dan pernah juga di Citibank…Menurut saya Doddy sangat mumpuni menjadi Direksi BNI, terbukti lulus di TPA kementrian BUMN….Tetapi kenapa tidak lulus fit & proper BI? Apakah Doddy pernah melakukan tindakan melawan hukum atau tercela? Tidak dijelaskan sama sekali…

Kasus penolakan ini bagi saya hanya menambah panjang daftar institusi di Indonesia yang isinya penjahat…Memang masih ada satu dua orang baik di institusi-institusi yang saya sebutkan di atas tapi perbandingannnya ibarat SUSU SETITIK DALAM NILA SEKOLAM RENANG….

Achmad Jauzi <achmad_jauzi@yahoo.com>

Pemberantasan Paraku-PGRS ternyata terkait dengan konflik horizontal
antara Dayak dan Tionghoa bulan Oktober-November 1967. Setelah
Soekarno turun dari kekuasaan dan pemerintahan Soeharto berdamai
dengan Malaysia usai Konferensi Bangkok 28 Mei 1966, Paraku-PGRS
dijadikan musuh bersama.
Setelah perdamaian tanggal 11 Agustus 1966, Paraku-PGRS oleh militer
Indonesia disebut Gerombolan Tjina Komunis (GTK).
Anggota Paraku-PGRS melawan dan terjadi perebutan senjata di Pangkalan
Udara Sanggau Ledo. Paraku-PGRS merebut 150 pucuk senjata dan
menewaskan tiga anggota Angkatan Udara RI (AURI).
Pemerintahan Soeharto-pro Washington-yang antikomunis pun bertindak
keras. Operasi Sapu Bersih (Saber) I, II, dan III digelar sejak April
1967 hingga Desember 1969 dipimpin Brigadir Jenderal AJ Witono.
Operasi pemberantasan Paraku-PGRS diwarnai peristiwa “Mangkok Merah”
bulan Oktober-November 1967 ketika terjadi kekerasan antara Dayak
terhadap Tionghoa yang, menurut Far Eastern Economic Review (FEER)
volume 100 tanggal 30 Juni 1978, menelan korban jiwa 3.000 orang Tionghoa.
Peristiwa itu dipicu kekerasan terhadap sejumlah Temenggung Dayak yang
menurut militer diculik di Taum, Sanggau Ledo oleh GTK. Selang
beberapa hari, Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) menemukan
sembilan mayat yang disebut sebagai tokoh Dayak.
Benny Subianto mencatat, juru bicara militer di Harian Angkatan
Bersenjata menyatakan, orang Dayak harus membalas!
Kekerasan pun terjadi secara masif di wilayah operasi militer menumpas
Paraku-PGRS. Strategi yang digunakan militer dicatat Herbert Feith
adalah mengeringkan kolam (masyarakat Tionghoa Kalbar) tempat ikan
(gerilyawan) hidup.
“Pengeringan kolam” dilakukan melalui peristiwa “Mangkok Merah”
sehingga warga Tionghoa hijrah dari pedalaman ke perkotaan, seperti
Pontianak dan Singkawang.
Bahkan, ada warga Tionghoa yang lari ke Sarawak, Malaysia. Chong,
seorang warga Sambas, mengaku hijrah ke Sarawak pasca-kerusuhan
tersebut. Kini, dia hidup bersama keluarga di pinggiran Kuching, ibu
kota Sarawak.
Kekerasan yang terjadi dalam ingatan rohaniwan Herman Josef van Hulten
berlangsung sangat cepat dan terorganisir. Rohaniwan Monsinyur Isak
Doera, yang berada di Pontianak tahun 1967-1971, mengakui pembunuhan
para tokoh Dayak adalah rekayasa militer demi memicu konflik horizontal.
Para tokoh Dayak yang diwawancara Benny tahun 2000 mengaku heran
mengapa persaudaraan Melayu-Dayak dan Tionghoa bisa koyak saat itu.
Singkat cerita, Paraku-PGRS tumpas dengan meninggalkan luka sejarah di
Kalimantan Barat. (ONG)

Jumat, 25 januari 2008 | 04:22 WIB

http://www.kompas.co.id/kompascetak/read.php?cnt=.kompascetak.xml.2008.01.25.042\
24348&channel=2&mn=9&idx=9