Bertenggernya harga minyak mentah dunia pada titik tertinggi dalam
sejarah, dan kasus subprime mortgage di AS yang disinyalir memicu
goyahnya ekonomi AS, kedua hal tersebut dianggap sebagai indikator
pemicu krisis global. Sebagai pihak yang diuntungkan adalah
negara-negara pengekspor minyak dunia, sementara pihak yang harus
menanggung beban yakni negara pengguna bahan bakar minyak, yang
notabene adalah negara-negara sedang berkembang. Walaupun Indonesia
memiliki banyak tempat-tempat yang menyimpan cadangan minyak, namun
sampai saat ini negeri ini belum bisa mencukupi hajat hidup warga
negara atas suplai minyak, sehingga secara langsung tetap terimbas
oleh harga minyak mentah dunia yang diatas angin. Hal ini menyebabkan
anggaran perencanaan belanja negara selalu mengalami revisi seiring
volatilitas harga minyak dunia. Baru-baru ini dengan adanya rencana
pemerintah menaikkan harga BBM memicu kegelisahan terutama
industri-industri manufaktur yang menyebabkan terancamnya keberadaan
para karyawannya dari pemutusan hubungan kerja. Sehingga peran pelaku
usaha sangat diharapkan posisinya dalam keterkaitan dengan kondisi
pemerintah yang merencanakan menaikkan harga BBM dalam waktu dekat ini.

Melihat kondisi saat ini, seandainya harga bahan bakar jadi naik,
otomatis akan mengimbas ke semua lini industri, sehingga pelaku usaha
akan terasa berat dalam membantu membuka lapangan kerja baru
setidaknya bertahan dengan kondisi yang ada. Dengan mengaca kondisi
itu, proaktif pemerintah dalam memacu iklim yang kondusif pada sektor
bisnis akan sangat membantu pelaku usaha menjalani bisnisnya, sehingga
memungkinkan tetap menyerap tenaga kerja baru, setidaknya
mempertahankan karyawannya yang sudah ada. Kondisi proaktif pemerintah
untuk mensupport pelaku usaha jauh dari terasa sebagai sebuah
dukungan, seperti komentar Direktur Angkutan Udara Departemen
Perhubungan Tri Sunoko yang dilansir oleh Kompas.com mengatakan “Saya
merasa pesimis Lorena bisa terbang 6 Juni”. Pernyataan semacam itu
seyogyanya tidak dilontarkan oleh seorang pejabat, mengingat lontaran
tersebut akan membuat calon pengguna jasa Lorena Air berpolemik benar
tidaknya Lorena jadi terbang perdana pada 6 Juni, dan juga berdampak
negatif pada image pada perusahaan yang berencana terbang perdana.

Ekspansi perusahaan seperti apa yang dilakukan oleh grup bisnis
transportasi Lorena, yang selama ini dikenal orang berkecimpung dalam
transportasi bus dan logistik. Saat ini Lorena merambah `bisnis
penerbangan’ dengan rencananya memulai bisnis transportasi udara
dengan dimulai dengan bendera Lorena Air. Menjelang datangnya bisnis
pesawat ini seyogyanya disambut positif mengingat hal ini berpotensi
terjadi penyerapan tenaga kerja baru, disamping meningkatkan jasa
transportasi udara. Bisnis pesawat ini sudah direncanakan beberapa
tahun sebelumnya, sehingga kesiapan dalam bisnis transportasi udara
ini sekiranya sudah dipersiapkan dengan matang. Beberapa bulan
menjelang kedatangan pesawat Lorena Air, berbagai prosedur dan
bermacam regulasi dari pemerintah sudah selayaknya dipenuhi oleh
pelaku usaha. Tidak bisa dipungkiri bahwa dunia penerbangan nasional
beberapa tahun ke belakang dirundung beberapa peristiwa kecelakaan
pesawat yang banyak menimbulkan korban sia-sia. Mulai disebabkan oleh
kesalahan teknis sampai human error. Nah, disinilah peran pemerintah
dituntut membuat regulasi tegas terhadap bisnis transportasi udara
untuk meminimalisir kemungkinan- kemungkinan kecelakaan yang bisa
ditimbulkan. Anehnya, `kesalahan-kesalaha n terjadi berulang’ dengan
masalah yang tidak jauh berbeda.

Bercermin kondisi di atas, pihak departemen perhubungan dalam hal ini
seorang pejabat perhubungan berperan sangat penting mengingat penentu
kebijakan terhadap operator-operator pesawat di tanah air ada ditangan
mereka. Maju mundurnya dunia penerbangan di dalam negeri ini salah
faktor penentunya adalah sistem dan kebijakan para elite di departemen
perhubungan udara. Mengutip pernyataan direktur angkutan udara
tersebut dikatakan “Mungkin lampiran (rencana rute dalam SIUP) itu
sudah dianggap sebagai izin operasi. Padahal masih perlu perizinan
lainnya”. Dirjen perhubungan udara terkesan tidak mendorong agar
segera direalisasikannya launching terbang perdana LorenaAir dimana
dunia penerbangan dalam negeri tidak sepadat transportasi darat, namun
yang ada malah kecenderungan menganggap sebelah mata terhadap pemain
baru bisnis pesawat ini yang nampak pada pernyataan di atas.

Pemberitaan Bisnis Indonesia, Senin 05 Mei 2008, bahwa Indonesia
National Air Carriers Association (INACA) mempertanyakan kebijakan
Departemen Pehubungan menawari secara khusus tujuh maskapai untuk
mengambil alih 25 rute milik AdamAir. Pemberintaan tersebut memberi
kesan Dephub pilih-pilih memberi kesempatan perusahaan penerbangan
untuk mengambil alih rute itu. Hal ini menimbulkan pertanyaan ada apa
dibalik semua aturan itu. Ini dikhawatirkan para pemilik modal bisnis
penerbangan ikut mengambil peran dalam semua regulasi yang ada.
Sehingga impian penerbangan untuk menerbangi rute-rute penerbangan
internasional akan menjadi impian belaka. Seiring terus ditetapkannya
larangan terbang ke eropa oleh Uni Eropa, penerbangan dalam negeri
terkesan enggan beranjak dari kondisi yang ada untuk menuju
peningkatan keselamatan dan pelayanannya.

Saat ini, direktur angkutan udara Departemen Perhubungan dijabat oleh
Tri Sunoko, sementara jabatan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ada
pada Budhi Mulyawan Suyitno. Penilaian atas kelambanan Dirhubud dalam
menangani masalah transportasi udara nasional sampai dilontarkan oleh
seorang presiden. Perlu ditilik kembali, apa yang salah dengan kondisi
penerbangan dalam negeri. Apakah kondisi pelaku bisnis yang enggan
bersaing meningkatkan pelayanan terbaik, ataukah pimpinan pemegang
otorita regulasi penerbangan yang tidak ingin penerbangan dalam negeri
menjadi lebih baik.
Perilaku elite Departemen Perhubungan juga menjadi sorotan, yang
seharusnya menempatkan kepentingan umum sebagai prioritas namun
sebaliknya mengabaikannya, seperti pemberitaan media Sinar Harapan,
Jumat (27/7/07), dikatakan bahwa ketika diundang oleh Uni Eropa
bersamaan dengan diselenggarakannya Paris Air Show di Paris, Perancis,
Dirjen Perhubungan Udara Budhi Mulyawan Suyitno beserta staf justru
menghadiri penandatanganan kontrak pembelian pesawat antara Lion Air
dengan Boeing dan Mandala Airlines dengan Airbus Industrie, mengingat
perusahaan itu bukan perusahaan BUMN dan transaksi jual beli tersebut
adalah murni urusan internal perusahaan itu. Merupakan pertanyaan
besar ketika seorang pejabat memasuki area bisnis perusahaan tertentu
yang bukan kewenangannya. Ini berpotensi terhadap netralitas regulator
dalam menentukan kebijakannya terhadap para operator penerbangan.

jiwa_indonesia@yahoo.com

TIRTO ADHI SOERJO: PELOPOR KEBANGKITAN NASIONAL

Oleh Akbar T Arief ^*

“Jangan sekali-kali melupakan sejarah (Jas Merah).” Itulah kata-kata yang sering yang diucapkan Bung Karno pada setiap kesempatan pidatonya. Namun, pada masa pemerintahan Soeharto, terjadi banyak distorsi terhadap sejarah Indonesia. Sejarah yang dimunculkan Orde Baru sangat jauh dari kenyataan yang sesungguhnya. Termasuk sejarah kebangkitan pergerakan nasional.

Dalam buku-buku sejarah Indonesia yang diajarkan di bangku sekolah, nama Tirto Adhi Soerjo tidak pernah diterangkan peranannya dalam kebangkitan pergerakan Nasional. Sejarah tersebut terpendam dan terkubur dalam-dalam di ingatan masyarakat Indonesia selama puluhan tahun. Kita bersyukur mempunyai sastrawan besar Indonesia, Pramoedya Ananta Toer. Di tangannya, sejarah Indonesia mulai muncul ke permukaan dan mendapatkan tempat di mata sejarawan Indonesia dan Indonesianis lainnya. Lewat karyanya, Tetralogi Buru dan Sang Pemula, sejarah tentang kebangkitan nasional mulai terkuak ke permukaan.

Jika kita baca lagi karya Pram, Tetralogi dan Sang Pemula – ada satu hal yang selama ini dilupakan oleh masyarakat Indonesia tentang pelopor kebangkitan. Adalah Tirto Adhi Soerjo, Sang Pemula yang memolopori kebangkitan nasional. Dengan media cetak, Tirto berhasil membangkitan semangat perlawanan rakyat nusantara. Sarekat Priyayi adalah organisasi pertama – bukan Budi Utomo – yang menjadi peletak dasar kesadaran rakyat nusantara akan pentingnya persatuan. Dan “Desa Pasircabe” sebagai tempat percobaan semangat persatuan dan kolektivitas.

Siapakah Tirto?

Tirto Adhi Soerjo, salah satu tokoh pergerakan pada awal kebangkitan nasional Indonesia. Namanya sempat tenggelam dan ter (di) lupakan sejarah. Tidak banyak masyarakat Indonesia yang mengerti betul jejak langkah dan peranannya pada masa kebangkitan pergerakan. Bahkan orang hanya mengenal dia sebagai tokoh pers Nasional. Padahal, jika dibuka dan dilihat lagi lembaran sejarah, Djokomono tidak sekedar tokoh pers tetapi pelopor pergerakan. Dia berhasil membangkitkan semangat perlawanan rakyat Indonesia yang terjajah ratusan tahun dengan alat yang lebih modern yaitu organisasi.

Raden Mas ‘Djokomono’ Tirto Adhi Soerjo (Blora, 1880-1918) adalah seorang tokoh pers dan pelopor kebangkitan nasional Indonesia, dikenal juga sebagai perintis persuratkabaran dan kewartawanan nasional Indonesia. Tirto berasal dari keluarga bangsawan dan keturunan langsung Pangeran Sambernyowo (Mangkunegara I). Meskipun Tirto berasal dari keluarga ningrat tetapi cita-cita kemerdekaan melekat dalam dirinya. Segala sumber daya yang dia miliki dicurahkan untuk memajukan bangsanya.

Peranan yang dimainkan Tirto pada awal pergerakan nasional memberi inspirasi bagi pembentukan identitas kebangsaan selanjutnya. Tirto adalah orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai alat propaganda dan pembentuk pendapat umum. Dia juga berani menulis kecaman-kecaman pedas terhadap pemerintahan kolonial Belanda pada masa itu. Tirto Adhi Soerjo juga mendapat tempat yang banyak pula dalam laporan-laporan pejabat-pejabat Hindia Belanda, terutama laporan Dr. Rinkes.

Jejak Langkah Tirto Dalam Kebangkitan Nasional

Dalam kata pengantar buku Sang Pemula, Muhidin M. Dahlan mengatakan bahwa sebagai orang yang tersadarkan akan nasib bangsanya, Tirto terjun langsung mendidik masyarakat dengan pergerakan. Dengan semangat yang menggebu-gebu, ia sisihkan kepentingan dan kesenangan diri pribadinya; semua perhatian ia curahkan untuk mengorganisir masyarakat. Usahanya yang gigih ini membuah hasil berupa lahirnya Sarikat Priyayi (SP) pada tahun 1904.

Lebih lanjut, Muhidin menulis bahwa Sarikat Priyayi merupakan organisasi pergerakan pertama yang bercorak modern. SP inilah yang menjadi perintis pergerakan yang membawa setumpuk proposal awal kebangkitan kesadaran nasional dan bukannya Budi Utomo (BU). Dibandingkan dengan Budi Utomo, semangat dan wawasan SP jauh lebih. BU merupakan organisasi kesukuan sedangkan SP tidak, karena BU menggunakan bahasa Jawa dan Belanda sebagai bahasa pengantar organisasinya sedangkan SP lebih berwawasan nasional, yaitu tidak membatasi organisasinya pada paham kesukuan, menggunakan lingua-franca sebagai “bahasa bangsa-bangsa yang terperintah”.

Dari sini dapat dilihat bahwa gagasan tentang persatuan dan nasionalisme sudah muncul sebelum berdirinya Budi Utomo walaupun nasionalismenya masih berbentuk tunas. Pada zamannya, Tirto mulai membangkitkan kesadaran persatuan rakyat lewat usaha ekonomi. Di desa Pasircabe, Tirto menghimpun dan menggerakkan masyarakat dengan usaha produksi. Dari sini dia menyadari bahwa rakyat Hindia Belanda – sebagai bangsa terperintah – mampu dipersatukan oleh kepentingan bersama, yaitu melawan pemerintah kolonial Belanda.

Usaha Tirto untuk mempersatukan rakyat tidak berhenti sampai di sini. Pada tahun 1906 dengan usahanya yang gigih, sebuah organisasi yang mempunyai wawasan kebangsaan terbentuk. Cita-cita untuk mempersatukan bangsa termanifeskan dalam perhimpunan Sarikat Priyayi. Namun, harapan untuk menyatukan bangsanya lewat perhimpunan Sarikat Priyayi ternyata berakhir dengan kegagalan. Cita-cita Tirto untuk memajukan bangsa tidak dapat dipahami secara penuh oleh kawan-kawan seorganisasinya. Meskipun SP belum bisa membuktikan dirinya sebagai tali pengikat persatuan bangsa tapi SP sudah menjadi peletak dasar kebangkitan kesadaran persatuan.

Hancurnya SP tidak membuat Tirto berhenti untuk memajukan bangsanya. Dia tetap melakukan usahanya untuk membangkitkan kesadaran bangsanya – kesadaran untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Pada tehun 1907 dia mendirikan Medan Priyayi (MP). MP inilah yang kemudian dijadikan Tirto sebagai alat untuk memajukan bangsanya. Keluhan-keluhan dan penderitaan yang dialami oleh rakyat bangsanya disuarakan lewat MP. MP sebagai alat memajukan dan mempersatukan bangsa pada proses perjalanan dapat membuahkan hasil. Pada kasus perseteruannya dengan Aspiran Kontrolir Purworejo, A. Simon, Tirto berhasil menggerakkan petani Bapangan untuk menuntut hak-haknya. Bahkan dengan usahanya tersebut, Gubernur Jendral J. B Van Heustz menaruh simpati pada Tirto karena mampu membangkitkan kesadaran penduduk Bapangan untuk melawan aparat birokrasi yang bertindak sewenang-wanang.

Usaha Tirto membangkitkan kesadaran bangsanya lewat alat yang lebih modern dapat dilihat sebagai kesadaran maju bagi bangkitnya gerakan pembebasan. Takashi Shiraishi melihat Tirto sebagai archetype pemimpin pergerakan dekade berikutnya dan bumiputera pertama menggerakan ”bangsa”melalui bahasanya, yaitu bahasa yang ditulisnya dalam Medan Priyayi. Lewat bahasanya itulah semangat persatuan dan kesadaran pembebasan mulai terbentuk.

Tidak puas dengan usahanya memajukan bangsanya lewat media jurnalistik, pada tahun 1909 Tirto mendirikan organisasi pergerakan yang sepanjang sejarah Indonesia sangat terkenal yaitu Sarikat Dagang Islamiah (SDI). SDI berdiri sebagai antitesa Sarikat Priyayi dan Budi Utomo yang tidak bisa merangkul semua golongan yang ada di Hindia Belanda. Pramoedya mengatakan bahwa landasan berdirinya SDI adalah mereka yang dinamai ”Kaum Mardika”, terjemahan dari Belanda ”Vrije Burgers,” yaitu mereka yang mendapatkan penghidupannya bukan dari pengabdian pada Gubermen: golongan menengah yang terdiri dari pedagang, petani, pekerja, tukang, peladang, sedangkan unsur pengikatnya adalah Islam. SDI kemudian berkembang pesat dan menjadi salah satu organisasi pergerakan diawal abad XX.

Dari jejak langkah Tirto di atas, kita sebagai bangsa yang peduli sejarah harus merenungkan kembali tentang pelopor kebangkitan nasional Indonesia. Masyarakat Indonesia tidak perlu takut untuk mempertanyakan sesuatu yang sudah mapan. Kita harus mulai jujur pada sejarah semenjak dalam pikiran. Karena sejarah dapat memberikan pelajaran dan pondasi pembangunan bangsa ke depannya.

Aksi-aksi menentang rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM, yang dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat di banyak tempat di Indonesia masih berlangsung terus dan bahkan makin meluas. Suara-suara yang memprotes rencana pemerintah ini juga telah dilontarkan oleh berbagai intelektual dan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk di kalangan DPR, DPRD, dan berbagai lembaga.

Perlawanan yang paling keras terhadap rencana kenaikan harga BBM ini datang dari beraneka-ragam organisasi massa atau gerakan rakyat, yang terdiri dari berbagai aliran politik.

Aksi-aksi atau gerakan yang sedang melanda di banyak daerah ini mengambil bentuk dan cara yang macam-macam, dan skalanya pun berbeda-beda. Hal itu menunjukkan dengan jelas bahwa kesedaran untuk menentang rencana yang bisa membikin rakyat lebih menderita lagi ini sudah meliputi banyak golongan yang luas. Salah satu di antaranya adalah terbentuknya baru-baru ini Front Pembebasan Nasional. Front ini, yang berpusat di Jakarta, terdiri dari ABM, PRP, SMI, PPRM, WALHI, FBTN, Perempuan Mahardika, KPA, Serikat Pengamen Indonesia, IGJ, LBH JAKARTA, LBH FAS, JGM, KORBAN, ARM, PRAXIS, IKOHI, SPEED, SIEKAP, BUTRI, PERGERAKAN, PAWANG.

Sebagai aksi bersama untuk menghadapi rencana kenaikan harga BBM, Front Pembebasan Nasional telah mengeluarkan pernyataan, yang ditujukan kepada umum, yang menyerukan supaya dilakukan aksi-aksi massa setiap hari, dan mengepung dan menduduki Istana pada tanggal 21 Mei dan 1 Juni yad.

1. Umar Said

Pernyataan Front Pembebasan Nasional tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

”Genderang perlawanan rakyat Indonesia, melawan rencana kenaikan harga BBM telah dibunyikan; Mahasiswa, kaum miskin kota, kaum buruh, kaum tani dan perempuan di seluruh penjuru Indonesia, setiap hari melakukan aksi-aksi, dan terus membesar dan menyatu dari hari ke hari. Ini menunjukkan, bahwa tingkat kesejahteraan rakyat sudah dalam batas yang paling rendah, sehingga kenaikan harga BBM sebesar 30 %, tidak akan lagi sanggup ditanggung oleh rakyat Indonesia.

”Argumentasi kuno yang disampaikan oleh Pemerintah, DPR, Elit Politik maupun Intelektual Tukang, semuanya seragam; Kenaikan harga minyak dunia yang mencapai US $ 120/barel atau Rp 1.116.000/barel atau Rp 7018/liter akan menyebabkan kenaikan subsidi dalam negeri sebesar 21,4 trilyun rupiah, sementara negara tidak mempunyai anggaran, sehingga mau tidak mau, harga BBM dalam negeri harus dinaikkan sesuai dengan harga BBM Internasional.

Yang tidak pernah mereka katakan adalah kenapa harga BBM Internasional cenderung naik? Dan kenapa harga BBM dalam negeri harus selalu mengikuti harga BBM Internasional ?

”Sebab-sebab Kenaikan Harga BBM Internasional:

1. Sebab yang paling sering diberitakan adalah menurunnya pasokan dari negeri-negeri penghasil minyak, baik karena sedang ada pergolakan (seperti Irak ataupun Nigeria), menurunnya cadangan minyak di beberapa negara (misalnya Indonesia) maupun karena pemerintah dan rakyat di beberapa negara sedang melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusaha an minyak Internasional (seperti yang terjadi di Venezuela), sementara kebutuhan energi terus meningkat, baik di negara-negara Imperialis (Amerika sebesar 20,59 juta barel per hari, Jepang sebesar 5,22 juta barel per hari, Rusia sebasar 3,10 juta barel per hari) maupun di negara-negara yang sedang meningkat pertumbuhan ekonominya (seperti India sebesar 2,53 juta barel per hari maupun Cina sebesar 7,27 juta barel per hari), sekalipun tidak ada bukti kuat, yang menyatakan bahwa Industri Minyak yang ada di seluruh dunia, tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut.
2. Penyebab yang sejati, dan ini yang jarang sekali diberitakan adalah spekulasi minyak di pasar saham Internasional. Seperti juga halnya dengan saham-saham lainnya, maka perdagangan saham minyak ini sangat rentan dengan spekulasi-spekulasi , inilah yang sebenarnya menjadi pemicu utama kenaikan harga BBM Internasional

”Sebab-Sebab Kenaikan Harga BBM Indonesia :

1. Harga BBM di Indonesia selalu naik mengikuti harga dunia karena mayoritas perusahaan minyak dan gas di Indonesia, di kuasai oleh modal asing (Pemilik Industri Minyak Dunia) sehingga hasil dari minyak Indonesia, lebih diutamakan untuk dijual ke pasar Internasional, dan jikapun harus dijual di Indonesia, maka harganya sama dengan harga BBM Internasional itu (yang di tentukan oleh mereka juga).
2. Yang dijual ke dalam negeripun, dibatasi hanya 15 % dari total produksi, itupun pemerintah harus membeli dengan harga Internasional selama 60 bulan, padahal seharusnya itu adalah kewajiban perusahaan-perusaha an asing itu, dan seharusnya juga bukan hanya 15 %, tetapi lebih banyak, toh itu minyak di ambil dari tanah kita.
3. Indonesia tidak punya industri yang mengolah minyak mentah ke minyak siap pakai, sehingga BBM yang sehari-harinya kita gunakan itu, harus kita beli dari negara lain. Sederhananya, kita punya minyak mentah (tapi di kuasai asing, hanya sebagian kecil di kuasai PERTAMINA) dibawa ke luar negeri untuk diolah, kemudian kita beli lagi dengan harga Internasional, itu yang membuat harga BBM kita selalu mengikuti harga Internasional.
4. Yang membuat lebih mahal lagi, pembelian ataupun penjualan minyak itu melalui perusahaan-perusaha an broker, sehingga lebih mahal lagi ketika dijual ke rakyat (besarnya keuntungan untuk import bisa mencapai 30 sen per barel, dengan total impor kita mencapai 113 juta barel per tahun, sehingga keuntungan broker adalah US $ 170 juta, atau 1,6 trilyun rupiah. Sedang untuk eksport keuntungan broker US $ 2 per barel, dengan ekport kita per hari adalah 490 ribu barel, sehingga uang yang masuk ke kantong broker adalah 9,3 milyar rupiah per hari atau 3,3 trilyun per tahun.
5. Yang lebih parah lagi, seluruh biaya perusahaan-perusaha an asing itu untuk mengambil minyak mentah ( mulai dari survey awal hingga produksi berjalan) sepenuhnya (alias 100 %, bahkan sekarang mencapai 120% karena ada tambahan 20 % bagi perusahaan-perusaha an yang mengembangkan sumur-sumur minyak yang telah diolah sebelumnya) dibiayai oleh Pemerintah (tentu dengan uang rakyat, yang dibayar lewat pajak dan lain sebagainya), yang biasa di sebut cost recovery

”Kesimpulan :

1. Jadi sekalipun bangsa Indonesia memiliki sedikitnya 329 Blok/sumber  migas dengan lahan seluas 95 juta hektar (separuh luas daratan Indonesia ) dengan cadangan minyak yang diperkirakan mencapai 250 sampai dengan 300 miliar barel (setara Arab Saudi sebagai produsen minyak terbesar di dunia saat ini) dengan total produksi minyak mentah hari ini mencapai 1 juta barel per hari atau 159 juta liter per hari, tidak bermanfaat bagi rakyat Indonesia.
2. Dengan kesanggupan memproduksi BBM mentah sebesar 1 juta barel perhari, dengan harga saat ini US $ 120 / barel) maka nilainya mencapai 1,104 triliun per hari atau 397,44 triliun per tahun. Belum termasuk nilai penjualan gas yang juga luar biasa besarnya,  mencapai 82,8 trilun per tahun. Jika semua industri minyak ini dikuasai oleh Negara yang pro rakyat, maka tidak akan pernah ada Defisit Anggaran Negara karena kenaikan harga BBM dunia (Defisit Anggaran 21,4 trilyun jauh di bawah keuntungan 397,44 trilyun dari minyak di tambah 82,8 trilyun dari gas)
3. Belum lagi negara tidak perlu mengeluarkan cost recovery yang sangat besar. Sampai pertengahan tahun 2007 saja, pemerintah sudah mengeluarkan dana 93,9 trilyun rupiah.
4. Keuntungan untuk rakyat akan bertambah, jika minyak mentah di Indonesia bisa diolah sendiri, tanpa harus membawa ke luar negeri untuk diolah, dan kemudian dibeli Indonesia lagi. Bayangkan saja, untuk broker saja (ekspor di tambah import), terbuang uang 4,9 trilyun rupiah pertahun
5. Sekarang bandingkan dengan dana BLT yang hanya 14 trilyun selama 6 bulan untuk jutaan orang, yang dalam prakteknya 100 ribu perbulan, atau 3000 perhari. Ganti ongkos angkutan seandainya harga BBM nanti naik, itu saja sudah tidak cukup.

”Kenapa bangsa Indonesia yang kaya dan besar bisa terjajah modal asing?

1. Karena seluruh kekuatan politik Indonesia (Partai Sisa Orde Baru, Tentara, Partai Reformis yang sebenarnya gadungan, partai nasionalis yang juga gadungan, juga partai yang mengatasnamakan agama, tetapi membiarkan umatnya terjajah) pengecut di hadapan modal internasional, bahkan dengan suara bulat mendukung pengesahan segala macam UU atau peraturan yang membiarkan modal internasional menjarah kekayaan alam termasuk minyak kita (yang terbaru adalah UU Penanaman Modal dengan segala turunannya) dan menghisap tenaga kerja kita. Jika sekarang PDIP, PKB, PKS atau Ketua DPR yang GOLKAR itu menolak rencana kenaikan BBM, itu hanya jualan buat menang pemilu 2009 nanti. Demikian juga dengan tokoh-tokoh elit politik lama yang sekarang berada di pinggiran, yang sibuk berkoar menolak, sejatinya juga sama saja, tidak ada yang sejati berani melawan penjajahan modal asing, seperti Castro di Kuba, Chavez di Venezuela, Evo Morales di Bolivia ataupun Soekarno di Indonesia.
2. Karena intelektual (pengamat ekonomi, politik dan lain sebagainya, rektor maupun dosen) juga sama pengecutnya, bahkan banyak yang bersedia dibayar oleh modal internasional melalui pemerintah ataupun yang lain, untuk mendukung program-program penjajahan itu (baik dengan memberikan dana penelitian, beasiswa, fasilitas dan lain sebagainya)
3. Pengusaha-pengusaha dalam negeri, juga bermental sama seperti elit-elit politik itu, bukannya melawan dominasi modal internasional, malah menjadi agen-agen modal internasional, bahkan yang sekarang gencar mendukung kenaikan harga BBM adalah organisasi pengusaha seperti KADIN (Kamar Dagang Indonesia) dan APINDO (Assosiasi Pengusaha Indonesia).
4. Kekuatan utama yang sanggup menghadapi modal internasional, yakni kelas buruh dan rakyat miskin belum menunjukkan kekuatan sejatinya, berupa mobilisasi aksi nasional dan persatuan organisasi gerakan.

”Jalan keluar rakyat Indonesia :
1. Ambil alih seluruh industri migas di Indonesia, juga industri vital lainnya, oleh penyatuan mobilisasi rakyat dan di bawah kontrol rakyat.
2. Hapus hutang luar negeri, dengan kekuatan penyatuan mobilisasi rakyat
3. Bangun kerja sama dengan pemerintah dan rakyat Venezuela dan Bolivia untuk pembangunan refinery dan industri minyak di Indonesia
4. Diversifikasi energi yang menjamim kelangsungan lingkungan
5. Singkirkan kaum modal, elit dan parpol penipu rakyat, bangun kekuasan rakyat sendiri

“Jalan Keluar Jangka Pendek :
1. Batalkan rencana kenaikan harga BBM dan turunkan Harga
2. Sita harta Soeharto dan kroninya, bayar dana BLBI.
3. Potong gaji pejabat dari pejabat-pejabat di tingkat nasional, hingga tingkat kecamatan sebesar 50 %
4. Potong gaji eksekutif di perusahaan swasta sebesar 50 %
5. Pembatasan mobil pribadi dengan cara membatasi jumlah mobil yang bisa dimiliki, menaikkan pajak mobil, menaikkan biaya parkir dan lain sebagainya
6. Tetapkan pajak 35 % dari penjualan eksport dan import minyak

”Seruan Persatuan Perlawanan :
1. Lakukan Aksi-Aksi Massa setiap hari, di manapun, dengan cara pemogokan pabrik, blokir jalan, pendudukan kantor-kantor pemerintah, maupun dengan aksi-aksi massa di jalan-jalan untuk menggagalkan kenaikan harga BBM
2. Satukan aksi-aksi mahasiswa dengan aksi-aksi rakyat, jadikan kampus sebagai salah satu tempat konsolidasi perlawanan massa rakyat.
3. Melakukan aksi nasional secara serentak, pada tanggal 21 MEI 2008 dan 1 JUNI 2008, kepung pusat kekuasaan dan duduki. Di Jakarta : Ayo bersatu kepung dan duduki Istana.
4. Bangun persatuan gerakan rakyat melawan penjajahan secara nasional sebagai embrio Pemerintahan Rakyat.

21 MEI DAN 1 JUNI : AYO BERSATU, KEPUNG DAN DUDUKI ISTANA !!
GAGALKAN KENAIKAN HARGA BBM DENGAN PERSATUAN MOBILISASI RAKYAT!
AMBIL ALIH INDUSTRI MIGAS, OLEH PERSATUAN MOBILISASI RAKYAT DAN DIBAWAH KONTROL RAKYAT!
SINGKIRKAN KAUM MODAL, ELIT POLITIK DAN PARTAI PENIPU RAKYAT..SAATNYA RAKYAT BEKUASA!!

* * *

Di samping pernyataan tersebut di atas, Front Pembebasan Nasional juga menyebarkan selebaran berikut petisi yang berbunyi sebagai berikut :

Harga BBM akan dinaikkan 25-30% (bisa mencapai sekitar Rp 6000-an/liter) dan rencanya akan ditetapkan pada Akhir Mei 2008. Keputusan menaikkan harga BBM pasti akan menambah parah kesulitan hidup rakyat. Dimana mana terlihat keresahan tapi lewat berita kita melihat sikap masa bodoh  Pemerintah yang beralasan kita semua harus berkorban dan berhemat. Tidak peduli rakyat dimana-mana semakin miskin, kekurangan gizi, kelaparan, menderita stress dan gangguan jiwa, bahkan tidak sedikit yang bunuh diri karena tak sanggup lagi bertambah menderita.

Pemerintah bisa dengan berani dan angkuhnya mencabut subsidi BBM berkat kerja sama persatuan para Penindas Rakyat yang berbeda-beda wajah dan bendera tetapi satu suara untuk menjaga kekuasaan kaum modal yang dapat untung besar dari kenaikan harga minyak dunia. Mereka adalah: Pemerintahan SBY-JK, Partai-partai penipu rakyat (Golkar, Demokrat, PDIP, PKS, dsb yang pura-pura anti kenaikan BBM buat popularitas menuju pemilu 2009 tapi telah nyata terbukti di DPR memberi ijin pada pemerintah untuk mencabut subsidi), elit-elit politik reformis gadungan yang sibuk tebar pesona, dan para Intelektual/ ekonom pro modal yang rajin menghasilkan pembenaran untuk pencabutan subsidi.

Untuk mengalihkan kemarahan rakyat kembali disiapkan solusi palsu, contohnya berupa pemberian BLT Plus (Bantuan Langsung Tunai) yang sejak 2005 sudah terbukti gagal mencegah rakyat bertambah miskin. Tujuan utamanya memang untuk meredam dan meruntuhkan semangat serta gejolak perlawanan terhadap kenaikan harga BBM. Bila rakyat yang miskin sudah dibuat tertipu maka jangan harap kita akan pernah menghentikan Kenaikan Harga BBM. Berkali-kali naik, berkali-kali harus menerima dengan pahit. Agar kali ini rakyat tidak lagi gagal menghentikan kenaikan harga BBM Pada Tahun 2000 dan 2005, maka harus kita satukan semua energi dalam sebuah Gerakan rakyat yang teroganisir yang melakukan berbagai cara perjuangan, yaitu:

1.   Untuk Bapak-Bapak, ibu-Ibu dan seluruh Warga Kampung buatlah komite-komite kampung (Misal, “Komite Rakyat Mampang Menolak Kenaikan Harga BBM”) sebagai alat perjuangan melawan kenaikan HARGA BBM. Nyatakan sikap rakyat dengan mimbar bebas dan rapat-rapat warga. Jangan ragu ajaklah semua penghuni rumah, bahkan undang lah para wartawan agar apa yang dilakukan oleh anda bisa dilihat dan dicontoh oleh kampung lain yang belum melakukan hal yang sama. Selanjutnya lakukan segera pawai dan lakukan aksi massa di dalam kampung anda dengan sasaran aksi ke kantor-kantor Kelurahan dan Kecamatan yang ada di sekitar kampung anda, pada tanggal 18-21 Mei 2008.

2.  Untuk para sopir TAXI, MIKROLET, KOPAJA, METRO MINI dan BIS KOTA, para pengendara motor satukan kekuatan anda dan mogoklah di terminal dan pol-pol bis selama jam berangkat kerja (07.00-10.00) ,jam pulang kerja (16.00-21.00) sepanjang tgl 18-21 Mei 2008 sebagai bentuk protes atas kenaikan harga BBM. Jangan lupa hubungi wartawan pada saat saudara-saudara aksi massa.

3.  Untuk para buruh, bergabunglah dengan Aliansi Buruh Menggugat dan lakukan aksi-aksi penolakan kenaikan harga BBM pada tanggal 18-21 Mei di kawasan-kawasan industri, di kampung/pemukiman buruh di dalam pabrik. Dan bila perlu mogok kerjalah secara serentak karena sesungguhnya kenaikan BBM ini akan semakin membuat kehidupan buruh terancam PHK. Jangan lupa juga hubungi para wartawan saat aksi di gelar.

4.  Untuk kawan-kawan mahasiswa saatnya membentuk komite kampus dan komite pelajar sebagai wadah perjuangan massa lakukan terus aksi-aksi massa, mimbar bebas, di kampus-kampus dan sekolahan kawan-kawan sepanjang tanggal 18-21 Mei. Jika kalian Pulang, jangan merasa hebat maka, bergabunglah dengan para warga di kampung yang sedang melakukan protes dan aksi-aksi sebagai mana point yang pertama. Jangan lupa juga hubungi para wartawan saat aksi dilakukan.

5.  Jangan lupa setelah aksi-aksi massa, pemogokan dan mimbar-mimbar bebas di masing-masing teritori anda (KAMPUNG-KAMPUNG, TERMINAL-TERMINAL, KAWASAN INDUSTRI, KAMPUS/SEKOLAHAN) . maka pada gabungkanlah kekuatan anda dengan barisan aksi bersama FRONT PEMBEBASAN NASIONAL yang akan melakukan :

AKSI MASSA PADA HARI RABU, TANGGAL 21 MEI 2008 MENGEPUNG ISTANA NEGARA UNTUK MENGGAGALKAN KENAIKAN HARGA BBM.

BAGI RAKYAT YANG TIDAK BISA AKSI DEMONSTRASI Rabu 21 Mei 2008 PADA JAM 12 SIANG PUKUL TIANG LISTRIK, KLAKSON MOBIL & MOTOR, PANCI-PANCI DAPUR DAN SEBAGAINYA

TUNTUTAN UTAMA RAKYAT

1. GAGALKAN KENAIKAN HARGA BBM

2.   TURUNKAN HARGA KEBUTUHAN POKOK

3.   AMBIL ALIH INDUSTRI MINYAK DAN GAS YANG HAMPIR SEMUANYA SUDAH DIKUASAI ASING DAN PEMODAL DIBAWAH KONTROL RAKYAT

Dan ini hanya bisa di lakukan jika seluruh kekuatan rakyat menyatu dalam  mobilisasi-mobilisa si massa yang besar, membangun organisasi-organisa si rakyat, membangun persatuan-persatuan rakyat.

Perjuangan rakyat ini membutuhkan jiwa dan tenaga rakyat yang tulus dan berani dan sepakat menyatukan diri dalam kesatuan gerakan. Kami mengajak anda menyatakan dukungan dengan mengisi petisi. Kita kumpulkan sebanyak mungkin suara rakyat dan kita tunjukkan kepada penguasa, bahwa kita menolak kenaikan harga BBM. Kirimkan PETISI ini ke Presiden, Gubernur, Walikota, Camat, Lurah, RW atau RT, juga bisa di kirimkan ke DPR RI/DPRD.

FRONT PEMBEBASAN NASIONAL

Sekber : Jl.Pori Raya No 06 Rt 009/Rw 010, Pisangan Timur, Jakarta Timur
Telp/Fax : 021 4757881, Email : front.pembebasan. nasional@ gmail.com

Oleh Ign Mahendra K *

Significantly, the latest edition of the World Bank’s World Development Indicator (WDI) shows that the developing country that surpasses all others in levels of health and education is Cuba, the one developing country that has been excluded from the neoliberal world order, and the only country other than North Korea that has received no World Bank loans for the past forty years.

(James Petras dan Henry Veltmeyer)

Modal dan peranannya dalam masyarakat telah menjadi perdebatan sejak lama. Argumentasi yang selalu saja diajukan oleh pemerintah adalah jika kita menerima penanaman modal asing maupun dalam negeri maka akan tercipta pertumbuhan ekonomi nasional, lapangan kesejahteraan, daya saing dunia usaha nasional, kesejahteraan masyarakat dan kapasitas teknologi nasional. Itulah yang dapat ditangkap dalam UU Penanaman Modal yang ada saat ini. Is it all true or just a dream?

Tulisan ini akan menganalisa apakah dengan UU Penanaman Modal maka lapangan pekerjaan akan tercipta, terutama bagi para fresh graduateperguruan tinggi di Indonesia.

KondisiFresh Graduatedan Ketenagakerjaan Internasional

Kondisi krisis periodik kapitalisme global yang bermula pada tahun 1998 memberikan hantaman yang sangat besar terhadap kondisi pekerja di berbagai negara. Menurut ILO (International Labor Organization) di keseluruhan Amerika Latin pada tahun 2002 angka penganggurannya sebesar 9,3 persen. Sementara itu setidaknya 47 persen penduduk Amerika Latin berada di sektor informal.

Di negara-negara maju angka pengangguran juga berada di atas 4 persen. Di Inggris perkiraan jumlah angka pengangguran pada tahun 2006 sebesar 5,4%. Australia pada tahun yang sama sebesar 4.9%. Menurut Pemerintah Jerman pada tahun 2006 terdapat pengangguran sebesar 9.8%. Perancis dan Jepang pada tahun yang sama berturut-turut jumlah penganggurannya sebesar 9.1% dan 4.1% (CIA World Fact Book 2007). Semua angka tersebut belum termasuk mereka yang tidak mendaftarkan diri sebagai penganggur ataupun mereka yang setengah menganggur.

Sementara itu di Amerika Serikat pada tahun 2000, angka pengangguran sebesar 3,9 persen. Pada tahun 2001, meningkat menjadi 4,2 persen, pada bulan Februari 4,3 persen, pada bulan Maret 4,5 persen, pada bulan April 4,4 persen, pada bulan Mei 4,5 persen hingga bulan Agustus tercatat sebesar 4,9 persen.

Paska serangan teroris ke gedung WTC bulan September, angka pengangguran tercatat sebesar 5,4 persen. Pada pertengahan tahun 2003 pengangguran di Amerika Serikat berjumlah sekitar 10 persen. Jumlah 10 persen tersebut termasuk mereka yang tidak lagi peduli untuk mendaftarkan diri sebagai penganggur. Jumlah tersebut juga belum termasuk 40 persen tenaga kerja yang berada dalam golongan setengah menganggur.

Dalam sektor manufaktur, terjadi pemecatan hampir 2,7 juta orang. Hal ini terlihat dari menurunnya jumlah lapangan kerja pada bulan Juli 2000 berjumlah 17,3 juta lapangan pekerjaan menjadi 14,5 juta pada bulan September 2003. (Suharsih dan Ign Mahendra, 2007)

Di Indonesia terdapat data dari situs BPS dan Departemen Pendidikan Nasional yang sepertinya jarang sekali dilihat oleh mahasiswa. Berdasarkan data tersebut jumlah lulusan pendidikan tinggi di Indonesia pada tahun 2004 sebesar 683.376 orang. Sementara itu jumlah lulusan pendidikan tinggi yang masih menganggur pada tahun yang sama adalah 585.358 orang.

Sejak tahun 2001 hingga tahun 2005 jumlah sarjana yang menganggur cenderung meningkat. Pada tahun 2001 jumlah sarjana menganggur sebesar 540.233 orang. Tahun 2002 sebanyak 519.841 orang dan pada tahun 2003 sebesar 448.666 orang. Pada tahun 2005 sebesar 708.254 sarjana masih mencari pekerjaan. Jika kita mengambil contoh data pada tahun 2004, maka dalam satu tahun setidaknya terdapat satu juta sarjana mencari pekerjaan. Dari jumlah tersebut diperkirakan setiap tahunnya 50 hingga 60 persen atau sekitar 500 sampai 600 ribu “sarjana muda” tidak mendapatkan pekerjaan.

Akibat UU Penanaman Modal dan Jalan Keluar dari Pengangguran
Pengangguran di kalangan “sarjana muda” sebenarnya sudah demikian kasat mata. Salah satunya terlihat dari selalu ramainya acara-acara Job Fair. Kondisi pengangguran tersebut diperparah melalui UU Penanaman Modal. Dalam pasal Pasal 10 ayat 2 UU Penanaman Modal disebutkan bahwa: “Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Dengan UU tersebut maka pekerja asing akan membanjiri Indonesia. Hal ini diakibatkan kondisi pengangguran yang juga meningkat di berbagai belahan dunia lain.

Jalan keluar dari persoalan pengangguran jelas bukan dengan berdesak-desakan setiap terdapat acara Job Fair. Pemerintah harus menjamin adanya lapangan pekerjaan bagi lulusan pendidikan tinggi. Jaminan tersebut hanya mungkin dengan adanya industrialisasi nasional. Industrialisasi yang akan memajukan tenaga produktif masyarakat, termasuk membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan standar hidup masyarakat.

Mahasiswa juga harus menyadari bahwa posisi mereka berkaitan sangat erat dengan kondisi perburuhan. Upah yang rendah, Labor Market Flexibility,outsourcing,buruh kontrak dan berbagai kondisi perburuhan yang buruk akan juga merugikan masa depan mahasiswa. Dengan demikian persatuan antara mahasiswa dengan buruh serta rakyat lainnya dapat tercipta.

Berkaitan dengan UU Penanaman Modal, mahasiswa harus menuntut agar pemerintah mencabut UU tersebut dan membuat UU baru yang berpihak pada rakyat. Secara khusus karena UU tersebut semakin mempersempit akses mereka kepada pekerjaan dan penghidupan yang layak di masa depan. Secara umum karena UU tersebut merupakan alat untuk membawa bangsa ini pada penindasan modal Imperialis.

* Penulis adalah Koordinator Jaringan Gerakan Mahasiswa, sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jawa Tengah.

**Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa- rakyat.org) .

Berita koran Tempo tanggal 2 April 2008 seperti di bawah ini menunjukkan, untuk kesekian kalinya, kepada kita semua bahwa berbagai lembaga negara di Indonesia memang sudah kelewatan brengseknya. Yang berikut ini adalah hanya secuwil kecil saja dari kebobrokan yang membikin pemerintahan RI penuh dengan berbagai macam penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi yang merajalela. Silakan baca sambil urutlah dada Anda, untuk menahan kejengkelan atau meredam kemarahan :

“ Di tengah gencarnya penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan suap Bank Indonesia, sejumlah dokumen yang kemarin diterima Tempo menunjukkan praktek serupa diduga kembali terulang pada periode 2006-2007. Salah satunya berupa aliran dana bank sentral kepada beberapa anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam beberapa dokumen memorandum dan disposisi itu disebutkan, sehubungan dengan berakhirnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Mata Uang, Bank Indonesia mengajak empat anggota Badan Legislasi DPR melawat ke London dan New York. Kunjungan dilakukan selama 10 hari, dari 3 hingga 12 Maret 2007.

Selain menanggung ongkos perjalanan, bank sentral memberikan uang saku kepada empat anggota Dewan itu. Jumlahnya Rp 1 juta dan US$ 13.960 (setara dengan hampir Rp 130 juta).

Anggaran pembiayaan lawatan itu disetujui Deputi Gubernur Budi Rochadi, atas permintaan Direktur Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat Budi Mulya melalui surat tertanggal 19 Februari 2007.

Menurut dokumen-dokumen itu, para anggota Badan Legislasi yang ikut melawat ke dua kota di Inggris dan Amerika Serikat itu adalah Bomer Pasaribu, Ali Masykur Musa, Andi Rahmat, dan Ganjar Prastowo.

Kecuali Ganjar, yang tak bisa dilacak keberadaannya di DPR (yang ada hanya nama anggota yang mirip dengan itu), ketiga wakil rakyat yang namanya tercantum dalam dokumen mengeluarkan bantahan.

Sementara itu, dua LSM melaporkan bahwa selama 2006-2007 terdapat dana di Bank Indonesia yang kucurannya dicurigai bermasalah. Dana itu adalah untuk anggota DPR sebesar Rp 2,5 miliar dan US$ 145 ribu Sebanyak 52 anggota, mayoritas anggota Komisi Keuangan dan Perbankan, menerima dana ini, dari untuk biaya perawatan kesehatan, dana partisipasi, sampai uang saku perjalanan dinas. (Harap baca berita selengkapnya dalam website http://kontak. club.fr/index. htm.).

Banyak mengecewakan rakyat

Mohon diperhatikan bahwa berita tersebut menyangkut terlibatnya anggota-anggota DPR “yang terhormat” dan pejabat-pejabat tinggi dalam Bank Indonesia, yang dua-duanya adalah instansi atau lembaga negara yang penting. Dengan membaca berita tersebut di atas mungkin saja di antara kita ada yang bisa mempunyai pendapat dan juga pertanyaan yang macam-macam, dari yang wajar-wajar saja sampai ke yang sinis atau, bahkan, yang aneh-aneh.

Umpamanya : mengapa Bank Indonesia sampai menganggap perlu membiayai perlawatan anggota-anggota DPR ke London dan New York, dengan beaya yang begitu besar? Apakah ini bukan sebagai “suapan” dalam bentuk lain, dalam rangka berakhirnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Mata Uang? Apa perlunya anggota-anggota Badan Legislasi DPR itu melawat ke London atau New York? Kalau mau “studi banding” apa yang bisa dipelajari oleh para anggota DPR di Lodon atau New York dalam waktu yang begitu singkat? Apakah anggota-anggota DPR tersebut di atas tidak merasa “risi” atau “segan” mendapat pelayanan yang demikian dari Bank Indonesia di tengah-tengah banyaknya berita tentang kelaparan dan kemiskinan di antara rakyat kita?

Tulisan ini ikut memuntahkan kemarahan penulis, karena mendengar tingkah laku atau perangai para anggota DPR, seperti yang dipertontonkan oleh mereka yang “pesiar” atau foya-foya ke London dan New York, atas beaya uang rakyat. Kemarahan atau kejengkelan ini bukan hanya karena peristiwa ini saja, melainkan karena sudah lama DPR kita memperlihatkan banyak hal-hal lainnya yang sangat mengecewakan banyak orang.

Kita semua masih ingat bahwa sudah sejak lama banyak kritik diajukan oleh berbagai kalangan dan golongan masyarakat terhadap plesiran yang sering dilakukan oleh anggota-anggota DPR ke berbagai negara, yang sebetulnya hanya jalan-jalan atau pesiar ke luarnegeri, dengan diberi label yang gagah dan mentereng “studi banding”. Banyak orang marah waktu itu, karena “studi banding” ini ternyata sering merupakan penghamburan uang rakyat, dan hasilnya hanya sedikit sekali, kalaupun ada. Kita ingat juga bahwa ada usul untuk menaikkan gaji anggota DPR dengan angka-angka yang membikin banyak orang kaget, karena gaji mereka sudah cukup tinggi.

Yuk ramé-ramé jadi anggota DPR …….yuuuk ……

Sebagai bahan untuk pemikiran bersama, di bawah ini disajikan satu tulisan yang disiarkan oleh mailing-list cfbe@yahoogroups. com tanggal 25 Februari 2008, yang mengutip dari tulisan Agus Susanto di Kompas tanggal 21 Januari 2008. Judul tulisan itu berbunyi : “Yuk ramé-ramé jadi anggota DPR ……yuuuk. ………” , dan selengkapnya adalah sebagai berikut :

“Dulu modal saya untuk jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu Rp187 juta. Enam bulan pertama sudah BEP, break even point.” Sembari makan siang di kantin, seorang anggota Dewan menceritakan pengalamannya secara blak-blakan kepada wartawan. Dia juga menceritakan bagaimana praktik-praktik politik uang yang terjadi di DPR yang tidak bisa diceritakan dalam tulisan ini. Karena itu, dia termasuk yang tidak setuju dengan berbagai kebijakan anggaran di DPR yang arahnya terus menguras uang negara demi mempertebal ”kantong” anggota Dewan. Dia merasa berbagai fasilitas yang selama ini dia terima sudah lebih dari cukup.

Pemberian insentif legislasi Rp 1 juta ke semua anggota Dewan yang tidak terlibat dalam pembahasan setiap kali pengesahan rancangan undang-undang, menurut dia, salah satu kebijakan yang tidak tepat.

Dua tahun terakhir Seorang anggota Dewan lain secara blak-blakan menunjukkan seluruh catatan penghasilan yang dia terima dari negara selama dua tahun terakhir. Dari catatan itu diketahui, penerimaan anggota DPR terbagi menjadi tiga kategori. Ada yang bersifat rutin bulanan, ada yang rutin nonbulanan, dan ada juga yang sesekali.

Yang sifatnya rutin bulanan adalah gaji paket Rp15.510.000; bantuan listrik Rp5.496.000; tunjangan aspirasi Rp7,2 juta; tunjangan kehormatan Rp3,15 juta; tunjangan komunikasi intensif Rp12 juta; Dan tunjangan pengawasan Rp2,1 juta.. Total berjumlah Rp46,1 juta perbulan.

Jadi,setahun mencapai lebih dari setengah miliar, Rp 554 juta.

”Pendapatan bulanan ini semua anggota DPR sama,” katanya. Penerimaan nonbulanan banyak jenisnya, mulai dari penerimaan gaji ke-13 setiap Juni Rp 16,4 juta dan dana penyerapan aspirasi setiap masa reses Rp 31,5 juta. Dalam satu tahun sidang ada empat kali masa reses.

Ada juga dana perjalanan dinas komisi, perjalanan dinas ke luar negeri,atau perjalanan dinas saat reses. Total keseluruhan dalam setahun sekitar Rp 188 juta.

Sementara itu, penghasilan yang sifatnya sewaktu-waktu adalah insentif pembahasan rancangan undang-undang dan honor Melakukan uji kelayakan dan kepatutan yang besarnya Rp 5 juta per kegiatan. Dengan adanya kebijakan baru berupa uang insentif legislasi Rp 1 juta per-RUU, semakin menambah lagi pemasukan anggotaDPR. Uang insentif legislasi yang dia terima Rp 39,7 juta. Apabila keseluruhan penerimaan negara itu dihitung, total uang yang diterima seorang anggota DPR dalam setahun hampir Rp 1 miliar. Sebagai anggota DPR yang tidak terlalu aktif saja, selama tahun 2006, dia menerima Rp 761,3 juta, sedangkan tahun 2007 Rp 787, 1 juta. Anggota Dewan yang merangkap anggota badan selain komisi juga mendapat tunjangan khusus. Demikian pula anggota yang merangkap pimpinan alat kelengkapan, banyak melakukan studi banding ke luar negeri, memimpin panitia-panitia khusus pembahasan RUU, serta menjadi pimpinan fraksi, atau pimpinan DPR. Dengan uang yang diberikan negara itu, dia yakin semua anggota DPR bisa menjadi profesional, independen, dan bersungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi rakyat. Namun, kalau ditanya soal cukup, menurut dia, setiap orang akan memiliki pandangan yang berbeda. ”Ibarat minum air, ada yang merasa cukup, ada juga yang malah semakin haus,” ucapnya sambil tertawa.

Idealisme 550 anggota DPR yang duduk di Senayan memang beragam. Mereka tidak bisa begitu saja digeneralisasi. Terkait pemberian insentif legislasi Rp 1 juta saja, misalnya, ada fraksi yang menolak dan ada fraksi yang menerima dengan sejumlah alasan. Anggota yang memiliki idealisme seperti tadi sesungguhnya tak hanya satu, dua. Namun, karena jumlahnya kalah banyak, suara mereka sering kali tertelan. Seorang anggota Dewan yang dulu bergelut di dunia akademisi dan sekarang terjun ke politik praktis malah mengaku sempat juga terkena getahnya. Saat dia ke kampus, rekannya menyesalkan dirinya terjun ke dunia politik praktis karena menjadi ikut ”kotor”. Tidak semua kotor

Menilai anggota DPR seluruhnya ”kotor” tentu tak tepat karena pada kenyataannya ada juga yang berusaha untuk ”bersih” di tengah kekeruhan. Yang perlu dilakukan adalah memberikan dukungan kepada mereka yang bersih agar mereka tak tercemar, tetapi malah membawa warna jernih. DPR yang bersih akan membawa pemerintahan juga menjadi bersih karena salah satu fungsi DPR adalah bidang pengawasan. Anggaran di eksekutif juga beratus-ratus kali lipat anggaran di DPR. Siapakah anggota DPR yang perlu didukung itu? Tentunya, mereka yang bisa merasakan cukup dan lebih memprioritaskan orang yang kerongkongannya kering karena dahaga…………

Semakin Diberi “Air”, Semakin Haus” (kutipan tulisan habis di sini).

Apakah sebagian terbesar dari isi tulisan tersebut di atas mencerminkan hal-hal yang benar atau akurat atau tidak, perlulah kiranya ada tulisan lainnya (dari siapa saja) yang bisa memberikan konfirmasi, atau juga koreksi, atau tambahan penjelasan mengenai berbagai soal yang berkaitan dengan gaji, atau berbagai pendapatan anggota-anggota DPR kita. Sebab, ini ada sangkut-pautnya juga dengan masalah moral, ethiek, martabat, kehormatan, kewibawaan, dan mutu anggota-anggota DPR kita, yang sudah makin banyak dipersoalkan oleh banyak orang.

Banyaknya cacian dan hujatan terhadap DPR

Banyaknya cacian atau hujatan berbagai kalangan terhadap tingkah-laku atau pekerjaan para anggota DPR yang tidak beres adalah hal yang baik sekali. Ini manifestasi yang menggembirakan bahwa rakyat ikut aktif mempersoalkan berbagai urusan negara, dan juga mengawasi pekerjaan anggota-anggota DPR. Sebab, persoalan negara sama sekali bukanlah hanya urusan pejabat-pejabat pemerintahan atau angggota-anggota DPR saja, melainkan adalah urusan rakyat banyak juga. DPR hanyalah mewakili rakyat, yang tugas utamanya adalah membela kepentigan rakyat.

Jadi, banyaknya protes atau kritik, atau seringnya demonstrasi dan aksi-aksi dari berbagai kalangan rakyat mengenai berbagai ketidakberesan pengurusan negara, yang ditujukan kepada pemerintah dan DPR, adalah suatu hal yang perlu didukung secara positif sekali oleh semua kekuatan demokratis. Sebab, aksi-aksi atau berbagai macam kegiatan untuk menentang segala kebobrokan atau ketidakberesan pengelolaan negara sangatlah dibutuhkan secara mutlak, karena DPR sudah sering sekali menunjukkan sikap atau tindakan yang tidak menguntungkan atau tidak membela kepentingan rakyat.

Marilah kita simak dan bandingkan gaji ditambah pendapatan-pendapat an lainnya yang diterima para anggota DPR (tidak semuanya) yang bisa berjumlah sampai Rp 1 miliar setahun itu dengan banyaknya kemisikinan yang menimpa secara luas rakyat kita. Menurut Suara Pembaruan (11 Juli 2007) , Badan Dunia yang menangani masalah pangan , World Food Programme (WFP) memperkirakan anak Indonesia yang menderita kelaparan akibat kekurangan pangan saat itu berjumlah 13 juta.

Kita juga masih ingat bahwa ada sekitar 4 juta anak balita yang kekurangan gizi bahkan banyak yang busung lapar. Di samping itu kira-kira ada separo rakyat Indonesia yang tergolong miskin, dan banyak yang terpaksa hidup dibawah 1 dollar ( kurang lebih 10.000 Rupiah) sehari per orang. Orang-orang miskin ini sekarang harus menderita lebih parah lagi, dengan naiknya harga-harga sembako (beras dan bahan pangan pokok lainnya) dan dengan banyaknya bencana (banjir, hujan yang terus-menrus, gempa, jalan rusak))

Indonesia membutuhkan kekuasaan politik tipe baru

Menghadapi kesulitan-kesulitan besar dan parah yang dialami sebagian besar rakyat kita itu, berbagai kalangan dan golongan sudah bangkit, dengan mengadakan macam-macam aksi. Banyaknya dan beraneka-ragamnya aksi-aksi ekstra-parlementer ini menunjukkan bahwa kesadaran rakyat terhadap masalah politik, sosial dan ekonomi, makin meningkat. Mereka makin melihat bahwa berbagai politik atau tindakan pemerintahan dan DPR, seperti yang dilakukan selama ini, sudah gagal untuk tercapainya kesejahteraan bagi sebagian terbesar rakyat Indonesia.

Sekarang makin jelas bagi banyak orang bahwa negara dan bangsa kita tidak bisa terus-menerus dikangkangi oleh kekuasaan politik yang seperti sekarang ini. Juga tidak bisa oleh kekuasaan politik dari hasil Pemilu 2009, yang pada dasarnya toh akan sama saja. Rakyat sudah terlalu banyak yang menderita, sudah terlalu lama, dan sudah terlalu parah pula ! Berdasarkan pengalaman negatif pemerintahan Orde Baru yang selama 32 tahun ditambah dengan lebih dari 10 tahun pemerintahan- pemerintahan pasca-Suharto, Indonesia membutuhkan kekuasaan politik tipe baru, tipe yang betul-betul mengutamakan kepentingan rakyat di atas segala-galanya.

Paris, 6 April 2008

A. Umar Said

Oleh Bonnie Triyana

Mereka berangkat membawa tugas dari bangsa. Terhalang pulang karena pergolakan
politik 1965. Banyak di antara mereka yang bergelar doktor.

Selama bertahun-tahun, peristiwa 1965 atau G.30.S hanya diketahui oleh
masyarakat Indonesia sebagai peristiwa penculikan dan pembunuhan enam jenderal
dan satu perwira pertama Angkatan Darat. Sementara itu peristiwa yang terjadi
sesudahnya, yakni pembantaian massal dan penangkapan besar-besaran anggota dan
simpatisan PKI sama sekali tak pernah mencuat ke ranah publik. Orde Baru menulis
sejarah secara parsial: hanya menulis apa yang berkaitan langsung dengan
kepentingan Soeharto sebagai penguasa: legitimasi kekuasaan.

Pada masa Orde Baru, sejarah yang disampaikan kepada masyarakat ternyata bukan
sejarah yang sepenuhnya mencerminkan kebenaran. Kebenaran dalam sejarah
pergolakan politik 1965-1969 banyak terpendam di dalam memori korban, pada
relung-relung ingatan mereka yang ditindas selama Soeharto berkuasa. Cerita itu
beredar dari mulut ke mulut, di kalangan korban dan sanak familinya, tanpa
pernah dituangkan ke dalam sebuah buku sejarah yang kemudian diajarkan kepada
generasi muda: bahwa suatu ketika, di Indonesia, pernah terjadi pertumpahan
darah yang rekornya bisa menyamai Holocaust oleh NAZI di Jerman.

Kejatuhan Soeharto pada 21 Mei 1998 menjadi pertanda baik bagi penulisan sejarah
tragedi kemanusiaan 1965-1969. Mereka yang semula terpasung dan dibungkam satu
per satu angkat bicara tentang perlakuan apa saja yang Orde Baru lakukan pada
mereka. Pada saat itu pula semua orang tahu tentang apa yang Orde Baru lakukan
di awal kekuasaan mereka. Tentu saja tak semua orang menerima pengakuan itu dan
bahkan ada banyak pihak tampaknya antipati terhadap usaha untuk menulis sejarah
kelam rezim Orde Baru.

Dari sekian peristiwa kemanusiaan yang terjadi sepanjang tahun 1965-1969, mulai
dari pembunuhan massal sampai dengan penangkapan paksa, persoalan eksil masih
belum diketahui secara luas oleh masyarakat. Benar beberapa tahun belakangan
terbit beberapa buku yang menuliskan kehidupan eksil di Eropa, seperti yang
ditulis oleh Imam Soedjono dalam Yang Berlawan, biografi Ibrahim Isa, Umar Said,
JJ Kusni, Sobron Aidit dan menyusul akan terbit biografi Mawie Ananta Jonie, eks
mahid-cum-penyair yang kini menetap di negeri Belanda. Namun demikian, kendati
banyak buku mengenai eksil diterbitkan, persoalan ini belum lagi menjadi
pengetahuan masyarakat luas.

Kaum eksil (exile) adalah mereka yang terhalang pulang akibat peristiwa Gestok
1965. Mereka terdiri dari para mahasiswa ikatan dinas (Mahid), diplomat dan
wartawan yang sedang ditugaskan mewakili bangsa dan negara di luar negeri.
Paspor mereka dicabut karena dituduh terlibat dalam peristiwa G.30.S 1965 atau
terkait dengan organisasi yang dilarang Orde Baru, PKI.

Sebagian besar eksil terdiri dari Mahid. Sekira akhir 1950-an sampai dengan 1965
ada banyak pemuda Indonesia yang dikirim ke luar negeri untuk tugas belajar.
Mereka menimba ilmu di berbagai perguruan tinggi terkenal di beberapa negara
Eropa, barat maupun timur.

Tak pernah diketahui secara pasti apakah Bung Karno sedang meniru Restorasi
Meiji atau tidak. Yang pasti pasti, pada periode itu pemerintah Indonesia memang
banyak mengirimkan pemudanya untuk belajar ke luar negeri. Restorasi Meiji
adalah awal dari perubahan struktur sosial dan politik Jepang. Restorasi Meiji
yang dalam bahasa Jepang dikenal sebagai Meiji Ishin itu berlangsung pada 1866
sampai dengan 1869 yang mencakup pada akhir era Edo dan permulaan era Meiji.
Restorasi atas inisiatif Kaisar Meiji (1868-1912) ini adalah dampak langsung
dari dibukanya Jepang terhadap kedatangan kapal Amerika yang dipimpin oleh
Kapten Matthew Perry. Sejak saat itulah Jepang membuka diri dan berinteraksi
dengan dunia luar.

Restorasi Meiji menjadi tonggak awal kebangkitan Jepang sebagai bangsa yang
maju. Salah satu program terpenting dalam Restorasi Meiji adalah pengubahan
sistem pendidikan Jepang dari sistem tradisional menjadi modern. Program wajib
belajar digalakan kepada seluruh pemuda Jepang, bahkan banyak di antara mereka
yang dikirim ke luar negeri untuk menimba ilmu untuk kemudian dibawa pulang ke
Jepang. Transfer ilmu dan teknologi dari barat dilakukan demi membangun Jepang.

Sebagai presiden pertama Indonesia, Bung Karno memang ingin agar dibangun oleh
pemuda-pemuda terampil yang telah berhasil menggondol ilmu dan keterampilan dari
luar negeri. Paling tidak keinginan itu tercermin dari perbincangannya dengan
putri pertamanya, Megawati, menanggapi begitu banyak pertanyaan kepadanya soal
kenapa ia tak segera mengelola sumber daya alam Indonesia. “Dis, tunggu sampai
kita punya insinyur-insinyur sendiri,” kata Bung Karno dalam pidatonya.

Ia sadar sedari awal bahwa untuk menjadikan Indonesia yang mandiri, bebas dari
cengkeraman neo kolonialisme dibutuhkan lebih dari keberanian, tapi juga
pengorbanan. Bung Karno mahfum benar kalau keadaan ekonomi Indonesia di tahun
1960-an terseok-seok. Semua itu bukan berarti harus membuatnya berkata, “come in
America” malah sebaliknya dia berkata “go to hell with your aid”. Menderita
adalah memperkuat diri, demikian Bung Karno dalam otobiografinya.

Sejak awal pula ia sudah tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya, namun ia
tak mau bermurah hati menggadaikan semua kekayaan alam Indonesia pada pihak
asing, terlebih yang berkaitan langsung pada hajat hidup orang banyak. Bung
Karno bercita-cita ingin membawa Indonesia kepada sosialisme: agar keadilan
sosial-ekonomi tercipta bagi seluruh rakyat Indonesia. Mimpi itu memang sudah ia
kemukakan pada saat aktif sebagai tokoh pergerakan di tahun 1930-an.

Tujuan mulia, butuh kerja keras. Indonesia perlu manusia-manusia tangguh dan
cerdas. Oleh karena itu mengirimkan pemuda-pemudi terbaiknya untuk belajar di
luar negeri adalah jalan terbaik menuju Indonesia mandiri. Kerjasama dengan
beberapa negara pun dijalin erat. Pemerintah Soekarno yang agak condong ke blok
timur menghasilkan kesepahaman di antara beberapa negara blok timur untuk
menjalin kerjasama dalam program pendidikan.

Peristiwa Gestok 1965 mengubah segalanya. Soeharto secara perlahan namun pasti
menggeser posisi Soekarno sebagai presiden. Sejak 1 Oktober 1965 secara de facto
Soeharto memegang kendali negara. Kampanye besar-besaran dilancarkan untuk
menumpas PKI dan semua orang yang dianggap sebagai pendukung Soekarno. Bahkan di
Purwodadi, Jawa Tengah, anggota PNI pun tak luput dari penangkapan dan
pembunuhan massal. Militer di sana menyebut mereka sebagai Soekarno-Sentris atau
SS.

Tentu saja situasi pascaperistiwa Gestok 1965 itu menimbulkan kebingungan bagi
mereka yang berada di luar negeri. Serentetan pertanyaan pun muncul: ada apa
dengan Soekarno? Apakah ini sebuah kudeta gagal? Apakah Soekarno masih memimpin
Indonesia? Siapa gerangan seorang jenderal yang bernama Soeharto itu? Ada
apa…? Bagaimana…?? dan seterusnya.

Setelah terbitnya Surat Perintah 11 maret 1966, beberapa Kedutaan Besar Republik
Indonesia di masing-masing negara memanggil semua warga Indonesia seraya
menyodorkan surat dukungan kepada pemerintah Soeharto sebagai penguasa baru di
Indonesia. Tentu saja bagi mereka yang menggangap Soekarno masih presiden yang
sah memimpin bangsa Indonesia enggan untuk menandatangani surat itu. Belakangan,
banyak juga kalangan warga eksil yang sudah mengendus gelagat buruk dari rezim
Soeharto.

Pilihan untuk tetap bersetia kepada pemerintahan Soekarno yang sah ternyata
membawa konsekuensi yang cukup berat. Sebagian besar eksil dibiarkan
terkatung-katung tanpa kewarganegaraan. Paspor mereka dicabut, seperti yang
dialami oleh AM Hanafi, Duta Besar Republik Indonesia di Kuba atau S Tahsin
Sandjadirdja, Duta Besar Republik Indonesia untuk Mali.

Dalam sebuah pertemuan Gus Dur pernah memberi “titel” kepada eksil sebagai
orang-orang yang klayaban. Hidup di luar negeri, terlebih di Eropa, betapa pun
dipenuhi fasilitas selayaknya negara maju, tentulah tetap sebagai penderitaan
kalau harus berpisah dengan sanak famili tanpa ada kesempatan untuk pulang.
Keadaan seperti itu tiada beda dengan berada di sebuah bui namun tanpa jeruji
besi.

Di antara begitu banyak warga eksil, tak jarang di antara mereka ada yang
mengantongi gelar doktor, seperti Achmad Supardi, PhD dari Universitas Moskwa
atau Sujak yang mengantongi gelar insinyur pertambangan. Karena terhalang pulang
Sujak malah bekerja membangun tambang minyak di Aljazair dan kini menikmati masa
pensiunnya di Amsterdam, Belanda.

Kendati sudah tinggal puluhan tahun di luar negeri, mereka masih ingat pesan
dari Bung Karno sebelum mereka berangkat, “bawalah badanmu keliling dunia,
tetapi tunjukanlah jiwamu tetap kepada Tuhan dan Indonesia.” Demikian ujar Mawie
Ananta Jonie di dalam otobiografinya.

Di antara begitu banyak warga eksil, ada beberapa sastrawan terkenal seperti
Agam Wispi (Belanda) dan Utuy Tatang Sontani (Rusia), keduanya sudah meninggal
dunia. Karya-karya mereka dikenal sebagai karya sastra eksil.

Warga eksil Indonesia bisa pulang ke Indonesia ketika sudah mengantongi paspor
sebagai warga negara asing. Tapi pulang di sini bukan berarti back for good,
bukan untuk selamanya, melainkan hanya sekadar berkunjung, seperti halnya
wisatawan mancanegara. “Kalau dengan paspor Belanda setidaknya kami bisa pulang.
Bagaimana pun kami tetap orang Indonesia,” kata Sarmadji, eksil Indonesia yang
kini mengelola Perhimpunan Dokumentasi Indonesia di Negeri Belanda.

Oleh Enpe Ruslan21

Telaah Historis berdirinya KAMMI
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMMI adalah
organisasi yang lahir pada hari ahad 29 Maret 1998 yang bertepatan
dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1418 H bertempat di Malang. Kehadiran
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) didasari
keprihatinan mendalam terhadap krisis ekonomi nasional dan didorong
oleh rasa tanggung jawab moral mahasiswa terhadap penderitaan rakyat
ketika itu. Wadah aksi ini ketika ditinjauan historisitasnya
merpakan wadah yang dimaksudkan untuk berperan aktif dalam proses
perubahan dan perbaikan.
Sebelum menelaah lebih jauh tulisan ini, mencoba mencermati beberapa
peristiwa penting yang sedikit banyak mempengaruhi bagian alur
cerita sejarah lahirnya KAMMI. Ada banyak peristiwa sebelumnya yang
terjadi mewarnai proses berdiri dan mengantarkan bangsa indonesia
sampai tahun 1998 dan lahirnya KAMMI. Peristiwa ataupun sejarah yang
mencatat periode heroik atau kebangkitan bangsa Indonesia dalam
memulai tatanan yang lebih baik itu antara lain adalah; 1908 Boedi
Utomo, 1928 Sumpah Pemuda, 1945 Proklamasi kemerdekaan yang
sebelumnya terjadi peristiwa penting didalamnya yaitu berdirinya
BPUPKI yang mana berkumpulnya para pemimpin dalam membicarakan dan
merumuskan kemerdekaan bangsa indonesia dan menyiapkan instrumen-
instrumennya. Tidak kalah pentingnya ketika mengangkat tentang
terjadinya perdebatan idiologis yang sengit ketika pembicaraan
tentang dasar Negara yang akan diberlakukan pada Negara yang akan
berdiri. Dan juga proses politik Islam ketika mempertahankan
identitas dan eksistensinya ditengah pergolatan waktu itu termasuk
eksistensi Masyumi sebagai salah satu elemen yang berlabel Islam
dalam kancah politik pada saat demokrasi parlementer maupun
demokrasi terpimpin.
Pada tahun 1966 masa Orde Baru, masa ini adalah masa antagonistik;
terjadi ketegangan antara pemerintah dan umat Islam, tidak jarang
sampai pada level konfrontasi. Peristiwa-peristiwa konfrontatif
muncul karena persepsi pemerintah yang menganggap kekuatan politik
Islam sebagai ancaman sehingga membuat banyak kebijakan pemerintah
merugikan kepentingan Islam, Drs.Abdul Azis Thaba, M.A mencatat ada
kurang lebih tujuh kebijakan Soeharto yang tidak berpihak kepada
Umat Islam, dan menurut Alwi Alatas dan Fifrida Deliyanti salah
satunya adalah kebijakan tentang pelarangan berjilbab bagi pelajar
putri, tahun 1982-1991.
Inilah sedikit gambaran tentang corak iklim politik pada era
kepemimpinan orde baru, Drs.Abdul Aziz Thaba, M.A membagi ada 5
format politik yang tercipta ketika itu;
1.Peranan eksekutif (Negara sangat kuat karena dijalankan oleh
militer setelah ambruknya Demokrasi Terpimpin dan menjadi satu-
satnya pemain utama di atas panggung politik nasional. Legitimasi
perasaan mereka dihadirkan melalui konsep dwifungsi ABRI.
2.Upaya membangun sebuah kekuatan organisasi politik sipil sebagai
perpanjangan tangan ABRI dalam politik.
3.Penjinakan radikalisme dalam politik melalui proses depolitisasi
massa.
4.Tekanan pada pendekatan keamanan dibandingkan dengan pendekatan
kesejahteraan dalam pembangunan politik untuk menciptakan stabilitas
politik
5.Menggalang dukungan masyarakat melalui organisasi-organisa si
sosial dalam jaringan korporatis.

Format politik di atas menjustifikasi bagaimana pola kepemimpinan
dan corak politik ketika itu, bagaimana Pemimpin orde baru
menggunakan kekuatan ABRI Sebagai perpanjangan tangan kepemimpinan
otoriter. Kemudian disisi yang lain adanya rencana pembutaan politik
dengan depolitisasi dan menggalang kekuatan untuk stabilisasi
politik maupun penggalangan kekuatan jaringan korporatis. Format di
atas juga sejak awal memberikan sinyal tentang ketidak berpihakan
pemerintah orde baru terhadap elemen muslim dalam segala hal karena
diklaim sebagai oposisi pemerintah yang cukp berbahaya.
Kondisi politik bercorak sangat hegemonik, tak ada nuansa demokratis
yang kemudian membiarkan kebebasan berekspresi bagi warga negara
untuk menentukan sikap dan aktivitas, sehingga banyak aktivis yang
ditangkap, diadili, diinterogasi tanpa alasan yang jelas. Sementara
semakin lama krisis moneter, krisis ekonomi semakin parah yang
merupakan akibat dari akumulasi kebijakan dan perilaku yang salah
selama orde baru, dan jumlah rakyat dibawah garis kemiskinan tiba-
tiba meningkat drastis di Indonesia.
Dengan kompleksitas hadapan realitas bangsa indonesia yang seperti
itu, Soeharto sebagai presiden yang telah memimpin selama 32 tahun
itu mengalami krisis legitimasi yang serius. Legitimasi politik
Soeharto terletak pada kemampuannya menjadikan ekonomi sebagai
panglima, masyarakat “dipaksa” untuk tidak berpolitik. Sehingga
dapat difahami bahwa ketika krisis ekonomi melanda indonesia
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap legitimasi politik
Soeharto. Aksi-aksi protes terhadap realitas bangsa waktu itu begitu
marak; aksi protes juga berturut-turut dilakukan pada tanggal 25-26
Februari 1998 yang dihadiri sekitar 10.000 mahasiswa dan dosen.
Ketika kepemimpinan Soekarno tumbang, oleh gerakan-gerakan sparatis
pelajar dan mahasiswa, berikutnya Soeharto ketika mengkonstruk
sebuah system yang sama akhirnya juga memunculkan aksi-aksi
penolakan dari gerakan mahasiswa yang tidak pernah surut walaupun
represifitas aparat militer menjadi makanan dalam setiap aksi mereka.
Dalam kondisi seperti ini di saat bersamaan di adakannya Muktamar
Nasional FS LDK Nasional X dalam rangka mengevaluasi,
mengientifikasi problem dan solusinya serta menformulasikan konsepsi
gerakannya. Disaat kekacauan ini terjadi mahasiswa yang menghadiri
FS LDK Nasional X ini dalam kontemplasinya mencoba menemukan salah
satu jawaban terhadap krisis ini dan dirumuskanlah berdirinya KAMMI.
Dan dalam proses penyempurnaan arah gerakan dan formulasi strategi
gerakan, KAMMI dengan proses koordinasi yang begitu cepat diseluruh
Indonesi akhirnya ikut andil dalam penumbangan orde baru.
Pada 1998 Orde Reformasi, semua berubah seiring dengan transisi
kepemimpinan tingkat pusat. Perubahannya melandasi segala segala
kebijakan tertama ekonomi-politik. Orde reformasi mencirikan
kebebasan mengekspresikan diri sebagai warga Negara dan KAMMI
memanfaatkan momen ini untuk masifikasi gerakan juga memformulasi
konsep strategis dalam rangka berkontribusi terhadap tanah air
tercinta.
Dalam prosesnya kita juga butuh menelaah tentang nilai-nilai penting
maupun pelajaran berharga terhadap kemunculan KAMMI. KAMMI muncul
dilatar belakangi oleh kerisauan mahasiswa muslim yang kemudian
mengental pada Muktamar Nasional FS LDK Nasional X. Pada saat itu
peserta dari selruh wilayah merasa perlu dibentuknya KAMMI karena
pertama, keprihatinan mendalam terhadap krisis nasional yang melanda
Indonesia dan didorong tanggung jawab moral terhadap penderitaan
rakyat yang masih terus berlangsung serta itikad baik untuk berperan
aktif dalam proses perubahan kearah yang lebih baik.
Kedua, kesepakatan pada komisi pada acara FS LDK Nasional X.
Kesepakatan berintikan adalah diperlukan koordinasi dan konsolidasi
antar kampus, khususnya LDK, guna membangun kekuatan yang dapat
berfungsi sebagai peace power untuk melakukan tekanan moral terhadap
pemerintah. Kemudian pada rapat pleno FS LDK Nasional X
disepakatilah adanya satu wadah yang berkonsentrasi pada agenda
politik.
Dewan formatur KAMMI yang dipilih pada saat sidang komisi FS LDK
Nasional X di Malang yang berjumlah 8 orang kemudian mengkaji secara
filosofis terhadap eksistensi KAMMI dan mencoba mendasarinya dalam
memilih nama KAMMI sebagai hal terpenting dalam organisasi. Adapun
secara filosofi pemberian nama ini oleh Dewan Formatur didasari
beberapa alasan Pertama, sejarah telah membuktikan bahwa gerakan
massa yang berhasil di Indonesia adalah gerakan yang memperhatikan
atau memiliki basis kultural. Kultur Indonesia adalah Islam, karena
sebagian besar rakyat Indonesia adalah muslim.
Kedua, FS LDK Nasional X adalah acara yang dihadiri oleh mahasiswa-
mahasiswa yang aktif dimasjid-masjid kampus makanya adalah suatu
yang wajar ketika menggunakan label Muslim Indonesia. Tapi kemudian
penggunaan nama KAMMI memiliki lima konsekwensi. Pertama, KAMMI
harus menjadi kekuatan terorganisir yang menghimpun berbagai elemen
mahasiswa, baik individu maupun kolektif yang sepakat bekerja dalam
format bersama KAMMI. Kedua, KAMMI harus membangun gerakan yang
berorientasi kepada aksi riil dan sistematis dengan dilandasi
gagasan konsepsional yang matang tentang reformasi dan pembentukan
masyarakat madani. Ketiga, aktivis KAMMI adalah kalangan mahasiswa
dan berbagai strata dan seluruh daerah di Indonesia. Keempat,
kekuatan inti KAMMI adalah kalangan mahasiswa yang memiliki komitmen
perjuangan ke-Islaman dan kebangsaan yang jelas dan benar serta
senantiasa menunjukkan akhlakul karimah dalam berbagai aktifitasnya.
Kelima, gerakan KAMMI dilandasi pemahaman akan relaitas bangsa
Indonesia dengan berbagai kemajemukannya, sehingga KAMMI akan
bekerja untuk kebaikan dan kemajuan bersama rakyat, bangsa dan tanah
air Indonesia.
Akhirnya pada tanggal 9-15 Agustus 1999 dalam acara Rapat Kerja
Nasional Deparatemen Kaderisasi di Parung Bogor, terciptalah rumusan
idiologi KAMMI, yaitu:
1.Kemenangan Islam adalah Jiwa Perjuangan KAMMI.
2.Kebathilan adalah Musuh Abadi KAMMI.
3.Solusi Islam adalah Tawaran Perjuangan KAMMI.
4.Perbaikan adalah Tradisi Perjuangan KAMMI
5.Kepemimpinan Ummat adalah Strategi Perjuangan KAMMI.
6.Persaudaraan adalah Watak Muamalat KAMMI.
Idiologi ini kemudian bermakna seperangkat keyakinan yang akan
menjadi spirit aksi dilapangan. Idiologi ini merupakan satu nilai
penting dalam perjuangan KAMMI baik secara historis maupun
aksiologis yang kemudian memfalsafahi kemunculan dan pergerakan
KAMMI dalam menkonstruksi masyarakat madani.

KAMMI dalam realitasnya
Setelah menyelami sejarah singkat KAMMI, dari tinjauan historis yang
memantik kemunculannya, tinjauan etimologis dan filosis terhadap
eksistensi KAMMI, maupun nilai-nilai yang menjadi ruh pergerakan
maka saatnya melihat realitasnya hari ini.
Ketika menyorot awal pendirian KAMMI, yang kemudian muncul atas
keprihatinannya terhadap krisis nasional, yang kemudian muncul
karena penderitaan rakyat, maka tidak kalah bobroknya kondisi
nasional hari ini, tidak kalah menderitanya rakyat indonesia saat
ini. Ketika idiologi KAMMI adalah menjadi aksiologi dan spirit
perjuangan maka kemudian formulasi solusi ril menjadi satu hal
penting yang dinanti oleh umat. Apakah ketika KAMMI sudah berhasil
ketika itu kemudian hari hanya menjadi nostalgia, atau butuh
eskalasi dalam segala hal termasuk jati diri KAMMI.
Hari ini semoga kita tidak pretensif terhadap realitas eksternal
yang menjadi hadapan KAMMI sehingga cukup menjadi apologi dalam
menutup ambivalensi gerakannya. Hari ini fenomena yang terjadi
adalah kekerdilan pada generasi muslim dalam memandang realitas
dakwahnya sehingga terjadi gap dinamika antara subyek dan obyek
dakwah; bahwa dinamika sosial masyarakat yang begitu cepat tidak
diimbangi oleh dinamika organisasi. Sangat mungkin dinamika obyek
dakwah yang berjalan cepat bahkan berlari akan tidak mampu dikejar
oleh subyek dakwah. Disisi lain kadang organisasasi dakwah masih
berkutat pada permasalahan internal sehingga belum mampu menjadi
bagian dari solusi problematika ummat. KAMMI sebagai bagian dari
rantai perjuangan ummat harus merefleksikan diri untuk menemukan
akar permasalahannya dan menemukan kembali identitas gerakan seperti
dicita-citakan oleh para pendahulunya.
Eksistensi KAMMI sebagai gerakan yang memiliki kekuatan responsitas
politik yang kemudian telah memberikan satu kesan positif dihati
ummat, hari ini butuh direfleksikan lagi untuk mengukur relevansinya
terhadap realitas KAMMI saat ini. Kemudian dalam perenungan panjang
sepertinya akan temkan bahwa kita harus menggunakan teori rekayasa
sosial yang kemudian selalu ada dialegtika antara idealitas dan
realitas dan kemudian kita perlu melemparkan pernyataan yang
mempertanyakan relevansi KAMMI hari ini. Stresing idiologi apakah
menjadi sesuatu yang memiliki implikasi positif
terhadap “pengendapan” KAMMI hari ini.
Realitas ini apakah menjadi cukup untuk men-generalisir KAMMI se-
Indonesia, ataukah kemudian hanya lokalitas KAMMI Malang? Ini sebuah
pertanyaan reflektif yang harus dijawab secara individual dan
kolektif. Pergulatan hari ini membutuhkan energi yang cukup untuk
merampungkan segala pekerjaan rumah kita semua termasuk KAMMI
sebagai gerakan yang selalu tanggap terhadap realitas dakwahnya.
Ketika dulu ada elitisasi gerakan, maka hari ini kita memiliki apa?
Ketika mahasiswa berhasil melakukan eksekusi ditingkat kekuasaan
pada status quo maka hari ini sepertinya KAMMI butuh menambah daftar
karya yang bisa dipersembahkan lagi untuk Negara dan ummat ini
apalagi pada kondisi yang tidak kalah parahnya dengan kondisi sosial-
politik pada masa orde baru walaupun yang berbeda adalah system
pemerintahan dan pola kepemimpinan.
Awal berdirinya. KAMMI memilih mahasiswa sebagai segmentasi
dakwahnya karena mahasiswa dalam perspektifnya adalah gerakan moral
intelektual. Ketika mahasiswa dianggap sebagai segmen yang
berkepentingan dalam menyelesaikan problem horizontal dan tidak
boleh terjebak kedalam masalah yang ada, tetapi harus memposisikan
diri sebagai bagian dari solusi. Sangat ironis ketika itu menjadi
satu pijakan karena hari ini semua bergeser, semua butuh reposisi
karena tidak sesuai dengan harapan di awal. Sangat menggelitik bahwa
sejak awal-awal berdirinya KAMMI ternyata belum ada dihati ummat;
agak kasuistik mungkin karena beberapa waktu yang lalu masih ada
yang bertanya tentang letak sekretariat yang menjadi sentral
aktivitas. Terus kira-kira apa yang harus kita lakukan?
Atau mungkin kita cukup menghibur diri dengan statement bahwa KAMMI
sudah cukup sibuk dengan agenda-agenda elit yang bersentuhan
langsung mengkritik kebijakan pemerintah sehingga tidak cukup punya
waktu untuk menfasilitasi keresahan nurani kaum pinggiran dan rakyat
kecil yang minta belas kasih.
Nama KAMMI telah tertoreh dalam sejarah karena telah andil dalam
membuat cerita sejarah, pergolatan di zaman orde baru sudah cukup
menjadi nuansa heroisme dalam perjalanan KAMMI, reformasi telah
dirintis dan dikaryakan tinggal mempertanggung jawabkan pada langkah
rill yang mensejahterakan masa depan ummat ini. Dan pilihan ini
sudah di ambil maka harus dipertanggungjawabk an sampai pada tingkat
estafesitas kepemimpinan mendepan sehingga KAMMI tidak hanya berada
dipersimpangan jalan tetapi benar-benar merealisasikan visi
konstruksi masyarakat madani yang dicitakan.
Nilai historis pendirian KAMMI dan aspek-aspek yang mau
diperjuangkan tidak hanya kemudian berada diwilayah konsepsi dan
idealisme tetapi harus menjadi langkah strategis dan produktif,
sehingga mendepan tidak ada distorsi dan diskontinyuitas sejarah
KAMMI sebagai gerakan yang khas dan memberikan pencerahan nurani
umat dan menyadarkan obyek dakwah dengan segala aksi-aksinya.
Tetap Semangat..!! !

Referensi

Alatas, Alwi, dan Fefrida Desliyanti. 2001.Revolusi Jilbab, Kasus
Pelarangan Jilbab di SMA Negeri Se-jabotabek, 1982-1991.Al- Iltishom
Cahaya Umat. Jakarta Timur.

Aziz, Abdul. 1998. Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru. Gema
Insani
Press.Jakarta.

Rahmat, Andi, dan Najib, M. 2001.Gerakan Perlawanan dari Masjid
Kampus.
Purimedia. Surakarta.